Anggota BKSAP DPR RI Fathan di sela-sela FGD di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/1/2021). Foto: Ria/nvl

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata melalui pencanangan strategi perekonomian hijau. Bahkan, pemerintah telah memberikan komitmen sukarela untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sejak tahun 2009, yaitu sebesar 26 persen untuk dicapai pada 2020 dengan skenario business as usual menggunakan sumber daya sendiri dan sebesar 41 persen untuk dicapai pada 2030 dengan dukungan internasional.

Komitmen ini ditegaskan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang diluncurkan pada November 2016 yang memprioritaskan empat sektor, termasuk penurunan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan (REDD+), termasuk di lahan gambut. 

Komitmen yang sama telah dicantumkan di dalam tiga jilid RPJMN yang menetapkan 7 agenda prioritas. Salah satunya adalah membina lingkungan dan meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap bencana alam dan iklim melalui perbaikan kebijakan lingkungan hidup, kebencanaan dan perubahan iklim, dan pertumbuhan rendah karbon. Namun, pandemi Covid-19 dan dampak berat yang ditimbulkannya terhadap perekonomian membuat RPJMN membutuhkan penyesuaian besar. 

Berdasarkan konteks tersebut, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), mengadakan Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terpumpun (DKT) untuk menghimpun pandangan dan menjajaki peluang bagi peran parlemen yang lebih aktif, khususnya pandangan dari sisi keuangan tentang kinerja pemerintah dalam pertumbuhan hijau. 

“Beberapa hal yang diangkat adalah situasi terkini agenda pertumbuhan hijau Indonesia, kemajuan dalam mencapai target emisi GRK (gas rumah kaca), penggunaan sistem neraca ekonomi dan lingkungan (SEEA) oleh pemerintah dan potensi potensi SEEA digunakan sebagai alat pengawasan keuangan oleh DPR, khususnya BAKN. FGD juga bertujuan mengetahui praktik dari parlemen lain, termasuk PAC dari House of Commons di Inggris," ungkap Anggota BKSAP DPR RI Fathan di sela-sela FGD di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (2/1/2021). 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, diperlukan sebuah langkah konkret dan terukur dalam mewujudkan keseimbangan antara perlindungan sumberdaya alam dan pertumbuhan ekonomi hijau. “Kami akan mengawasi kebijakan dan sumber daya untuk mengubah ekonomi kita dengan cara yang paling ramah lingkungan,” kata Fathan.

Senada, Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin menyampaikan apa yang dibutuhkan dunia sekarang adalah sebuah model ekonomi yang lebih berkesinambungan dan komprehensif secara sosial dan adil. “Kegiatan ekonomi harus beralih ke pelestarian, bukan menghabiskan sumber daya alam yang terbatas," katanya. 

Menurut politisi Partai Demokrat itu,  pembangunan berkelanjutan dengan mengusung konsep pertumbuhan hijau  memerlukan peran aktif dan kerja sama dari pemerintah, sektor swasta, kelompok masyarakat sipil, akademisi dan masyarakat lokal. “Dengan demikian, ekonomi hijau akan mampu mendorong perwujudan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan menganut prinsip kesetaraan," tutupnya. 

Meskipun saat ini dunia sedang dilanda Covid-19, menurut Didi aspek lingkungan hidup, aspek kesehatan dan aspek ekonomi adalah hal tidak terpisahkan yang harus dijaga dalam situasi yang sama demi masa depan kita bersama. “Jangan sampai kita konsen di penyelamatan manusia dan ekonomi, tetapi lingkungan terbengkalai. Maka penting FGD seperti ini dilakukan lagi untuk menambah pemahanan dari para ahli, baik nasional maupun internasional," tutupnya. (rnm/sf)