Wakil Ketua Komisi XI DPR Surahman Hidayat mengatakan, Pemerintah harus memastikan bahwa Penyertaan Modal Negara benar-benar mampu meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara berupa investasi kepada sektor publik seperti pembiayaan terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberian jaminan kepada kredit usaha rakyat (KUR).

"Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada beberapa perseroaan yang dibentuk pemerintah  merupakan langkah positif dalam meningkatkan penyerapan anggaran belanja negara.,"Jelas Surahman di Gedung DPR, Kamis, (29/9).

Menurut Surahman, dalam pemberian modal negara ini, pemerintah harus sangat hati-hati dengan terus melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahulu sebelum memberikan modal kepada perseroan yang bersangkutan. Pemerintah juga harus mengkaji dari sisi laporan keuangan dan sisi kinerja perseroaan selama beberapa tahun kebelakang mengingat dana yang akan dialokasikan cukuplah besar yang merupakan bagian penerimaan negara yang dipungut dari pajak rakyat Indonesia,

“Pemerintah harus mengkaji betul dana yang akan dialokasikan sebagai Penyertaam Modal Negara terhadap proyek-proyek  yang akan di kerjakan perseroaan, berapa keuntungan yang akan diperoleh pemerintah, berapa lapangan pekerjaan yang tercipta baik lokal maupun nasional.” terangnya.

Surahman menekankan, PMN yang hampir setiap tahun dilakukan pemerintah, jangan hanya sebagai ajang pemborosan untukmenghabiskan anggaran belanja. Pemerintah, lanjutnya, juga harus mengevaluasi semua PMN yang telah diberikan berupa tindak lanjut dan capaian-capaiannya.  Hal ini agar pemerintah memahami mana perseroan yang masih layak diberikan PMN dan mana yang tidak. (si)