Berdiri sejak tahun 2006 organisasi parlemen negara-negara di Asia – Asian Parliamentary Assembly (APA) perlu melakukan pembenahan untuk penguatan internal. Pandangan ini disampaikan beberapa delegasi usai mengikuti Konferensi Internasional APA di Solo, Jawa Tengah 28-29 September.

“Salah satu penguatan mesti ada satu badan untuk memestikan deklarasi APA dijalankan mengikut apa yang sudah dipersetujui, dan dia mesti ada timeline untuk mengimplementasikan. Badan itu mestilah di lantik dari pada member state APA, dan ia-nya bertanggung jawab untuk memastikan semua deklarasi itu dijalankan dengan lancar dan teratur,” kata ketua delegasi parlemen Brunai Darussalam, Ahmad Morshidi Abdul Rahman.

Ia menambahkan salah satu beban organisasi yang beranggotan 41 negara dan 17 observer ini adalah bagaimana menjalankan fungsi koordinasi dengan benar. Parlemen satu negara  saja menurutnya sudah mempunyai banyak kemauan apalagi parlemen dari beberapa negara. Baginya kehadiran badan khusus ini akan memberi ruang lebih bagi anggotanya, memikirkan tindak lanjut deklarasi yang telah disepakati.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota delegasi parlemen Indonesia Nurhayati Assegaf menyebut salah satu tantangan organisasi APA adalah membangun persepsi yang sama para anggotanya. Ini karena peserta persidangan hampir selalu diikuti oleh anggota parlemen yang berbeda. “Ini susahnya, setiap kali yang datang itu berganti-ganti. Jadi kadang-kadang nggak nyambung juga,” imbuhnya. Kondisi ini bisa jadi mempengaruhi apabila ingin membentuk satu badan khusus.

Bagi Nurhayati yang juga Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI organisasi APA sebenarnya masih termasuk kategori baru apabila dibanding organisasi sejenis seperti IPU (Inter-Parliamentary Union). “Sampai saat ini APA masih belum menetapkan iuran bagi anggotanya, mungkin ini yang harus segera dibicarakan,” sarannya.

Dalam usia yang masih muda ini suara APA sebenarnya sudah dapat didengar pada tingkat yang lebih tinggi. Ia juga mengigatkan beberapa deklarasi yang telah dibuat berhasil diimplementasikan seperti bahasan adhoc commitee on migran worker yang menjadi salah satu agenda utama Konferensi Internasional di Solo. “Ini adalah implementasi dari deklarasi kita di Damaskus.”

Sementara itu anggota delegasi Palestina Fareez Mahdawi mengakui memang ada gap antara yang telah diputuskan APA di atas kertas dengan realitas yang ada. Namun ia mengingatkan tantangan Asia memang tidak seperti belahan dunia lain. “Lebih rumit, kita bicara milyaran orang, punya keragaman, banyak prioritas, banyak masalah,” tandasnya. Optimisme dan kerjasama baginya tetap harus menjadi bagian yang akan mendorong Asia untuk terus bergerak ke depan.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dalam pidatonya pada sidang yang membahas The Principles of Frienship and Cooperation in Asia mengingatkan agar APA tidak terjebak menjadi talk-shop dalam hubungan intra kawasan. Ia juga berharap organisasi parlemen Asia ini tidak terjebak aktivitas monoton hanya memproduksi resolusi dan kesepakatan yang nyaris tanpa implementasi. Semua tidak ingin mendapati resolusi APA yang telah dibuat sejak tahun 2006 hanya menjadi macan kertas yang hanya garang di atas meja, tapi ompong dalam implementasi. (iky)