Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muara Sakti Simbolon menilai adanya perhatian yang kurang terhadap fasilitas sarana dan prasarana bagi sang penerbang helikopter Apache di Skadron-11/Serbu Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Puspenerbad), Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 

“Jujur selama ini kami (Komisi I DPR) sangat prihatin terhadap kurangnya perhatian pimpinan Mabes TNI AD dan juga pemerintah pusat terhadap keberadaan dari Skadron-11/Serbu Puspenerbad terutama terkait dengan tempat tinggal dan asuransi sang penerbang,” katanya saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI dengan Komandan Puspenerbad Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso beserta jajaran di Semarang, Jawa Tengah, Senin(15/2/2021).    

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan mendapati informasi, tempat tinggal sang penerbang Helikopter Apache tipe terakhir (Blok III) yang dikenal dengan AH-64E Guardian tersebut mengalami kebanjiran seminggu yang lalu. “Kita tidak menyalahkan banjirnya, tetapi kita menyalahkan apa iya dibalik kemajuan alutsista sementara yang menjadi awaknya itu tempat tinggalnya masih kurang layak,” ungkapnya. 

Tim Kunker Reses Komisi I DPR RI pun langsung meninjau rumah dinas sang penerbang yang mengalami banjir. Ironisnya, rumah sang penerbang Apache tersebut dinilai kurang layak.  “Mengenai fasilitas perumahan, kami juga mampir ke rumah sang penerbang yang mengalami banjir. Kami dibawa ke sana agar mendapatkan kontraksi di lapangan, sehingga kami bisa bawa ke rapat kerja dengan Menteri Pertahanan di Jakarta,” jelasnya. 

Komisi I DPR RI melihat bahwa Kepala Staf TNI AD juga mendorong dan mendukung serta terus melakukan perbaikan di berbagai titik tetapi, terkait hal perumahan dinas tersebut masih ada yang tertinggal dan membutuhkan anggaran yang cukup. Di samping itu masalah asuransi keselamatan sang penerbang juga masih belum mendapatkan perhatian yang lebih.

“Saya salut dengan Mayjen TNI Teguh Pudjo Rumekso  yang memberikan penjelasan yang lugas, bayangkan kepemimpinan yang lalu terkait anggaran keselamatan hanya dicukupi 1/3 dari minimum pagu anggaran, terkesan men-challenge Tuhan,” tegas legislator dapil DKI Jakarta III itu. 

Dan yang terakhir, lanjut Effendi, masalah nilai dari besaran tunjangan itu juga penting. Pihaknya sangat prihatin tunjangan yang diterima oleh penerbang dan yang diterima bukan penerbang nominalnya sama, seharusnya nominalnya dibedakan karena berbeda wawasan dan kemampuan. (cas/sf)