Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan. Foto : Andri/Man

Sejumlah BUMN sudah menyetorkan dividen ke negara dengan total Rp377,8 triliun dan setoran pajak sepanjang 2010-2019 sebesar Rp1,518,7 triliun. Bila dibandingkan dengan jumlah BUMN sebanyak 142 perusahaan, Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menilai dividen dan setoran pajak BUMN dinilai belum ideal. Mestinya BUMN bisa lebih optimal memberi laba bagi negara.

“Menurut saya belum ideal dan belum membahagiakan. Dikatakan ideal, bila 142 BUMN telah memberikan pendapatan yang maksimal,” kata Nasim saat dimintai komentarnya lewat jaringan Whatsapp, Rabu (17/2/2021).

Saat ini, kata Nasim, masih banyak BUMN yang merugi dan belum optimal memberi keuntungan pada negara. Perlu diketahui, hingga November 2019 saja, pendapatan dari seluruh BUMN Rp210 triliun. Ternyata 76 persen dari jimlah itu, hanya disumbang 15 perusahaan. Sisanya, belum optimal menyumbang ke negara.

Politisi PKB ini kemudian mengemukakan sejumlah BUMN yang masih merugi di 2019, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT Kertas Leces (Persero). Ia mengimbau Kementerian BUMN agar terus memaksimalkan perusahan-perusahaan plat merah itu agar mampu memberi keuntugan bagi negara.

Sementara itu di masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah tak memaksakan dividen sebanyak tahun lalu. Untuk 2021 pemerintah hanya mematok dividen Rp26,1 triliun. Menurut Nasim, masa pandemi ini memang masa yang berat. Namun, itu bukan hambatan untuk terus berkarya dan berprestasi menciptakan strategi-strategi yang handal dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang memprihatinkan.

"Diharapkan BUMN-BUMN terus bekerja lebih baik lagi dan mempunyai inovasi-inovasi yang ter-update dengan kondisi saat ini untuk mendongkrak laba perusahaan lebih optimal lagi. Di masa pandemi, kami dari Komisi VI DPR RI sudah melakukan agenda rapat kerja dengan Menteri BUMN terkait adanya tambahan anggaran untuk BUMN-BUMN yang terdampak pandemi ini," urainya.

Pemerintah, lanjut legislator dapil Jawa Timur III itu, telah menyuntik dana Rp75,94 triliun tahun lalu kepada beberapa perusahan di bawah Kementerian BUMN dan lembaga. Sebesar Rp56,29 triliun merupakan dukungan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang didiberikan kepada PT PLN Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp1,75 triliun, dan PT Permodalan Nasional Madani Rp1 triliun.

Selain itu, suntikan dana juga diberikan kepada PT Hutama Karya Rp3,5 triliun, PT Geo Dipa Energi Rp700 miliar, LPEI Rp5 triliun, dan dukungan PMN nontunai kepada PT BPUI (Persero) Rp268 miliar. Ada lagi sebanyak Rp19,65 triliun dalam bentuk pinjaman investasi pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (mh/sf)