Inspektur Utama (Irtama) Setjen DPR RI Setyanta Nugraha. Foto :Andri/Man

Inspektorat Utama (Ittama) Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar diskusi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) guna merancang unit-unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Terutama, jelas Inspektur Utama (Irtama) Setjen DPR RI Setyanta Nugraha, untuk enam unit kerja Eselon II Setjen DPR RI yang didorong menjadi unit kerja zona integritas menuju WBK.

Sementara itu, untuk dua unit kerja yaitu Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang telah memperoleh WBK, selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemaparan tersebut disampaikan Totok, sapaan akrab Setyanta Nugraha usai memimpin diskusi antara Ittama DPR RI dengan Kementerian PAN-RB, di Tangerang, Banten, Rabu (3/3/2021).

“Sehingga, total ada delapan unit Eselon II yang akan kita dampingi untuk bisa mendapatkan zona integritas menuju WBK. Sehingga, sekali lagi kita tegaskan bahwa kita melakukan diskusi merancang unit-unit kerja tersebut untuk mendapatkan penghargaan atau untuk bisa menjadi WBK. Terutama, enam unit kerja Eselon II yang akan kita dorong tahun ini menjadi unit kerja zona integritas menuju WBK. Sementara itu, untuk dua unit kerja BKSAP dan Pusdiklat yang sudah memperoleh WBK akan tingkatkan menjadi WBBM,” ujar Totok.

Sementara itu, sambungnya, dua unit kerja yang tahun lalu sudah diikutsertakan dan mendapatkan penghargaan sebagai partisipan adalah Biro Persidangan II dan Pusat Kajian Anggaran. Selain itu, PUU dan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat belum bisa lolos untuk menjadi peserta. Sehingga, tahun 2021 akan didorong lagi mendapatkan penghargaan. Kemudian, untuk tahun 2021 juga terdapat tambahan dua unit kerja yang akan didampingi menuju WBK dan WBBM yaitu Biro Kesekretariatan Pimpinan dan Biro Kepegawaian.

Terkait hal itu, Totok menjelaskan Ittama DPR RI akan mendampingi unit-unit kerja tersebut dalam bentuk panduan untuk melakukan pemenuhan terutama kebutuhan akan deviden-deviden di enam area perubahan. Jadi, nantinya di enam area perubahan yang akan dilihat berdasarkan lembar kerja evaluasi. Maka, tegasnya, peran dari Inspektorat Utama yakni melakukan pendampingan da sebagai tim penilai internal.

“Jadi, peran dari tim penilai internal yaitu nanti selanjutnya ketika lolos akan disampaikan kepada Kementerian PAN-RB untuk diikutkan menjadi wilayah bebas korupsi. Nah, dalam rangka pendampingan ini maka tentu fokusnya adalah untuk dua unit menuju WBBM dan empat unit menuju WBK dan dua unit lagi baru memulai tahun ini. Oleh karena itu, kita akan tetap fokus dan concern mendampingi unit-unit kerja yang bersangkutan,” pungkas Totok.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Inspektur II Ittama DPR RI Furcony Putri Syakura, dan sejumlah narasumber, di antaranya Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III KemenPAN-RB Akhmad Hasmy dan Analis Kebijakan Madya Koordinator Administrasi Umum Perencanaan dan Pelaporan KemenPAN-RB Desmarwita. (pun/sf)