Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri S Hamami di Sukabumi, Jabar, Kamis (18/3/2021). Foto: Runi/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara menilai bahwa program Kartu Prakerja yang dicanangkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, masih perlu adanya edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pasalnya di lapangan masih banyak masyarakat yang belum paham terkait berbagai persayaratan untuk bisa memiliki Kartu Prakerja. Sehingga jumlah masyarakat yang sudah memiliki Kartu Prakerja di Kota Sukabumi masih sangat minim.

Dewi mengungkapkan hal tersebut saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota Sukabumi Andri S Hamami, Sekretaris Daerah Sukabumi, Ketua Komisi III DPRD Sukabumi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sukabumi, Kepala Dinas Transmigrasi Sukabumi, perwakilan Himpunan Bank Milik Negara Sukabumi, dan perwakilan Serikat Pekerja, di Sukabumi, Jabar, Kamis (18/3/2021).

“Pemerintah daerah harus hadir mensosialisasikan, memberikan informasi ataupun mengedukasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait Kartu Prakerja. Karena tidak semua masayarakat memahami, karena adapula yang terbatas pengetahuanya. Saya rasa ini pekerjaan rumah (PR) pemerintah daerah agar bisa mensosialisasikan serta mengedukasi masyarakat bisa memiliki Kartu Prakerja, khususnya bagi pegawai terkena PHK dan terdampak Covid-19,” papar politisi Partai Golkar itu.

Dalam kesempatan itu Dewi menyambut baik langkah yang diambil Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi yang telah memerintahkan para Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk segera memfasilitasi jaringan internet yang baik melalui posko-posko serta membantu masyarakat yang kurang paham mengenai program Kartu Prakerja. Pasalnya sistem program Kartu Prakerja saat ini hanya bisa terakses secara online. Harapannya dengan langkah yang diambil  Pemerintah Kota Sukabumi itu dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat Sukabumi.

“Saya menyambut baik langkah Pak Wali Kota yang memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk membantu proses secara online, dengan alasan mungkin ada kendala terkait jaringan internet yang dimiliki rakyat itu kurang baik, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses langsung, ataupun kendala lainnya seperti tidak memiliki alat komunikasi yang bisa akses internet, ataupun kuota internet mereka tidak tercukupi,” puji Dewi.

Dewi memastikan, dari pertemuan dengan jajaran Pemkot Sukabumi ini, Komisi IX DPR RI akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait dan nantinya fakta-fakta yang didapatkan akan ditelaah untuk dijadikan perbaikan program Kartu Prakerja. “Artinya pelibatan pemerintah daerah terhadap komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk program Kartu Prakerja di masa mendatang perlu di tingkatkan,” pesan legislator dapil Jawa Barat IV itu.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menjelaskan terkait layanan ketenagakerjaan. Pihaknya sudah menyiapkan dua sistem. Pertama bisa dilakukan secara online, yakni penyiapan kanal yang terintegrasi, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi terkait ketenagakerjaan secara cepat, misalnya pembuatan kartu kuning ataupun kartu persyaratan yang lainnya bisa diakses melalui gawai. Namun tak bisa dipungkiri, tidak semua warga bisa mengakses melalui sistem online.

“Untuk itu kami membuat secara offline, dengan membuat inovasi baru Monalisa (Mobil Naker Keliling Seputar Kota). Layanan Monalisa ini dikerahkan ke sejumlah lokasi dan  kami sengaja rutinkan setiap hari berkeliling, terjadwal per kecamatan sampai ke tingkat kelurahan ataupun perguruan tinggi. Yang sejatinya adanya Monalisa ini, pemerintah hadir di tengah-tengah warga masyarakat untuk memberikan dan mendapatkan pelayanan terbaik, tercepat dan mudah,” papar Wali Kota kepada Komisi IX DPR RI.

Sebagai gambaran, umlah angkatan kerja di Kota Sukabumi pada saat ini berjumlah 140.827 orang, pengangguran terbuka 12.978 orang dan bukan angkatan kerja sebanyak 93.066 orang. Dan pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan, pencari kerja yang terdaftar 3.816 orang, pencari kerja yang ditempatkan 1.571 orang, dan yang belum ditempatkan 2.245 orang. Adapun data terkait pekerja yang sudah terdaftar PB Jamsostek sebanyak 16.775 orang dan pekerja yang sudah mendapatkan bantuan sebanyak 1465 orang.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Kartu Prakerja merupakan dua program yang menjadi fokus pemerintah bidang ketenagakerjaan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19 saat ini yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh selama masa pandemi melalui pemberian stimulus yang manfaatnya nyata dirasakan khususnya pada angkatan kerja baru dan pekerja termasuk pekerja yang ter-PHK dan percepatan penyerapan tenaga kerja. (rni/sf)