Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik dengan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Suka Bumi Andri S Hamami di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/3/2021). Foto : Ruini/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Abidin Fikri menyoroti masih rendahnya realisasi program Kartu Prakerja kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 di Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan paparan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, sebanyak 6.740 orang yang mendaftar program Kartu Prakerja, namun yang lulus hanya 229 orang. Ini perlu menjadi perhatian khusus, termasuk penyebabnya.

Abidin mengungkapkan hal tersebut saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Wakil Wali Kota Suka Bumi Andri S Hamami, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Ketua Komisi III DPRD Sukabumi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sukabumi, Kepala Dinas Trasnmigrasi Kota Sukabumi,Perwakilan Himpunan Bank Milik Negara Kota Sukabumi, Perwakilan Serikat Pekerja, di Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/3/2021).

“Saya rasa ini nilai yang sangat kecil dan angka realisasinya rendah. Saya akan coba menanyakan masalahnya kepada pihak terkait. Harus diidentifikasi, apakah sebenarnya yang menjadi soal, apakah berkaitan sistemnya tidak kompatibel digunakan masyarakat, atau memang penjelasan tidak cukup lengkap dari otoritas Kartu Prakerja, dalam hal ini Project Management Office (PMO), sehingga masyarakat tidak memahaminya ,” urainya.

Lebih lanjut ia menjelasakan persoalan ini sudah diserahkan kepada PMO sebagai pelaksana program Kartu Prakerja yang harus segera melakukan sosialisasi, eduksi dan informasi secara serius kepada masyarakat. Pasalnya dengan jumlah yang terdaftar sebesar 6740 pendaftar yang lulus hanya 229 memiliki Kartu Prakerja, jumlah tersebut sangatlah sedikit sekali pemanfaatannya bagi masyarakat Kota Sukabumi.

“Padahal di sini dari data yang kami terima dampak dari Covid-19, cukup banyak pegawai yang terkena PHK, usaha-usaha mereka tidak jalan, kemudian angkatan kerja di tahun ini tidak bisa aktif. Saya pikir seharusnya peluang Kartu Prakerja ini seharusnya bisa digunakan dengan baik. Namun kalua kenyataannya hanya sedikit serapannya, harus segera dievaluasi penyebab dari persoalan yang ada,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu.

Abidin memastikan akan membawa persoalan ini ke rapat Komisi IX DPR RI dengan Kementerian terkait, agar kasus seperti di Sukabumi tidak terjadi, dan harus segera ditemukan solusinya. Sehingga para pekerja akan lebih banyak yang lulus administrasi dalam memiliki Kartu Prakerja. Menurutnya perlu ada komunikasi yang lebih intens antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja, termasuk di Kota Sukabumi.

“Adapun solusi dari persoalan ini harus dijelaskan secara tuntas, harus ada sosialisasi secara masif, apa saja yang harus disiapkan dalam persyaratan, perlunya panduan (mendaftar program Kartu Prakerja) terhadap masyarakat agar mereka mengerti. Bisa dengan pendaftaran secara bersama dan edukasi yang baik. Jadi masyarakat yang menginginkan daftar bisa paham dan mengerti,” pesan legislator dapil Jawa Timur IX itu. (rni/sf)