Anggota Komisi V DPR RI Soehartono (jas hitam) saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api DAOP 8 Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (3/4/2021). Foto: Andri/Man

Komisi V DPR RI mengapresiasi program padat karya Kementerian Perhubungan. Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menggelar program padat karya di berbagai wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.

Pada APBN 2021, Kemenhub menganggarkan Rp5,9 triliun dengan jumlah tenaga kerja 31.810 orang dengan total biaya upah Rp153,7 miliar. Diharapkan program ini dapat meningkatkan produktivitas dan membantu perekonomian masyarakat terutama yang terkena dampak pandemi Covid-19.

“Dengan anggaran dan penyerapan tenaga kerja sebesar ini, kami berharap terserap dengan baik dan menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat yang terdampak pandemi, sehingga memacu meningkatnya perekonomian daerah dan nasional,” kata Anggota Komisi V DPR RI Soehartono saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Kereta Api DAOP 8 Mojokerto, Jawa Timur, Sabtu (3/4/2021).

Lebih lanjut politisi Partai NasDem itu menjelaskan, jenis pekerjaan padat karya ini merupakan pekerjaan non-skill yang pelaksanaannya bisa dikerjakan oleh masyarakat di sekitar proyek pembangunan, misalnya pekerjaan pembersihan lahan/stripping, security keamanan lokasi kerja, pekerjaan perbaikan/normalisasi saluran dan pembuatan saluran atau pekerjaan dinding penahan tanah dan bentuk-bentuk pekerjaan non skil lainya.

Untuk itu, Komisi V DPR RI meninjau secara langsung kegiatan transportasi perkeretaapian di wilayah Jatim. “Kami ingin mengetahui hal apa saja yang telah dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang transportasi kereta api pada masa pandemi Covid-19, serta upaya meningkatkan jalur kereta api menjadi jalur ganda dikarenakan meningkatnya penggunaan masyarakat terhadap transportasi kereta api," terang legislator dapil Jatim VIII itu.

Dalam kesempatan yang sama Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berharap PT KAI bisa bersinergi dengan warga sekitar agar roda perekonomian di Mojokerto terus berputar dengan lebih baik lagi. Terkait permasalahan sengketa tanah warga dengan PT KAI, ia berharap kedatangan Komisi V DPR RI dapat menjembatani dan mencarikan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

“Ini adalah masalah yang tidak mudah, butuh proses dan waktu. Sehingga persoalan tersebut bisa mendapatkan perhatian khusus dan solusi yang terbaik bagi semuanya, kelancaran keamanan sekaligus kenyamanan dalam rangka pekerjaan sarana transportasi perkeretaapian di Mojokerto bisa berjalan dengan lancar,” harapnya. (man/sf)