Pemerintah Harus Cari Solusi Bantu Persoalan BUMN Infrastruktur

07-04-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina saat kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021). Foto: Devi/nvl

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, BUMN infrastruktur dalam melaksanakan tugasnya harus dibantu oleh pemerintah. Karena BUMN inilah yang mengerjakan berbagai infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. 

 

"Ada hal-hal yang memberatkan BUMN infrastruktur. Oleh karenanya pemerintah harus mencari solusinya untuk membantu. Karena ada utang ataupun pinjaman yang harus dibayar. Pemerintah harus memberikan solusi yang terbaik buat BUMN infrastruktur, karena tanda-tanda negara maju yakni dengan adanya infrastruktur yang bagus," tutur Nevi disela-sela agenda kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Provinsi Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021).

 

Nevi menyampaikan, kedepan Komisi VI akan membahas persoalan yang dihadapi BUMN infrastruktur tersebut dengan kementerian terkait. Dalam hal ini yaitu Kementerian BUMN, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian Keuangan, agar dapat dicarikan solusi terbaik dalam membantu BUMN infrastruktur yang tengah mengalami kondisi yang sulit dalam melaksanakan tugasnya.

 

"Dengan adanya koordinasi dan konsolidasi maka kita harapkan permasalahan ataupun kendala yang ada bisa cepat  teratasi dengan dibantu oleh stakeholder yang ada. Dan dengan adanya akses Jalan Tol Padang-Sicincin ini tentunya akan memudahkan perjalanan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi maupun kegiatan perdagangan," tutup Nevi. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...