Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Yogyakarta di Kulon Progo, D.I.Y, Sabtu (10/4/2021). Foto: Devi/Man

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan terwujudnya konektivitas antar simpul transportasi, baik bandara, stasiun, pelabuhan, dan terminal. Hal itu disampaikannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Yogyakarta.

Syarief mengungkapkan, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I.Y) saat ini telah dan sedang dilakukan sejumlah pembangunan infrastruktur, baik yang mendukung konektivitas, seperti pembangunan Jalan Tol Jogja – Solo – Kulon Progo, pembangunan Jalur Lintas Selatan, bandara International Kulon Progo, maupun pembangunan Jalur Kereta Api Kedundang – Bandara Kulon Progo. 

"Kegiatan pembangunan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar kawasan strategis pariwisata nasional di Yogyakarta dan sekitarnya serta demi mendukung pelayanan transportasi yang prima kepada masyarakat," ucap Syarief di Kulon Progo, D.I.Y, Sabtu (10/4/2021).

Dikatakannya, ada beberapa hal yang menjadi catatan Komisi V dalam rangka mewujudkan infrastruktur dan transportasi yang berkinerja baik ke depan di Propinsi DIY, diantaranya yaitu dengan lokasi Bandara International Yogyakarta, Kulon Progo yang terletak di luar Kota Yogyakarta, tentu perlu dukungan fasilitas moda transportasi yang terintegrasi, baik moda transportasi darat maupun kereta api agar kinerja bandara ini semakin baik. 

"Selain itu, PT Angkasa Pura I sebagai pengelola bandara ini diharapkan memberikan kinerja pelayanan bandar udara yang prima dalam memenuhi harapan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya manusia yang unggul dan fasilitas bandara yang baik," tuturnya.

Ia menambahkan, Yogyakarta dan sekitarnya secara tektonik merupakan kawasan dengan tingkat aktivitas kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI meminta agar semua simpul transportasi dilengkapi dengan alat deteksi gempa dan tsunami demi keamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi.

"Pembangunan yang dilakukan oleh mitra kerja Komisi V DPR RI di Yogyakarta ini diharapkan melibatkan masyarakat setempat melalui program berbasis kemasyarakatan demi mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini," imbuhnya.

Dalam kesempatan kunjungan kerjanya ke D.I.Y, Komisi V DPR RI meninjau secara langsung pembangunan infrastruktur dan transportasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, BMKG dan Basarnas. 

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, hasil kunjungan kerja reses ini akan dilaporkan dalam rapat kerja komisi dengan mitra kerja Komisi V DPR RI untuk ditentukan tindak lanjutnya," pungkasnya. (dep/es)