‘Roadmap’ Bisnis BUMN Pasca Covid harus Dipulihkan

16-04-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (15/4/2021). Foto: Eko/Man

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadapi situasi tak biasa di tengah pandemi virus Corona (Covid-19). Di satu sisi, bisnis BUMN terdampak pandemi. Namun, di sisi lain, BUMN juga menjadi kepanjangan tangan negara dalam menangani penyebaran virus.

 

Merespon persoalan ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menekankan pentingnya pemulihan road map bisnis BUMN yang lesu akibat dampak dari Covid-19. Meskipun saat ini masih ada efek dari pandemi, tapi jangan sampai progresifitas bisnis BUMN jalan di tempat.  

 

"Recovery pasca terdampak Covid terkait dengan beberapa BUMN, yang mengalami beberapa bentuk perubahan road map bisnisnya. Jangan sampai pada situasi recovery dampak Covid ini BUMN tidak lead dan leading dalam persoalan-persaoalan di daerah," papar Aria saat memimpin rapat Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (15/4/2021).

 

Dalam pertemuan yang melibatkan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan RI, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pelindo IV (Persero), PT Angkasa Pura I (persero), dan PT Survai Udara Penas (Persero), Aria Bima menegaskan peran BUMN dalam berkontribusi memberikan pelayanan publik dinilai sangat signifikan di tengah kondisi pandemi yang terjadi saat ini.

 

Tak hanya itu, Politisii Fraksi PDI Perjuangan ini memberikan perhatian khusus pada dampak pembangunan infrastruktur. Seperti pelabuhan yang baru dibangun sejauh mana fungsinya bagi masyarakat. Dia berharap dengan adanya sarana yang dibangun memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat.

 

"Kita juga cek pondasi infrastruktur lima tahun sebelumnya, sejauh mana berdampak pada pertumbuhan ekonomi di sini, kondisinya seperti apa, prospeknya seperti apa. Tadi pelindo dan angkasa pura, kita cek betul sejauh mana (dampaknya)," ungkap Aria.

 

Dia beharap interkoneksitas tidak hanya ada di skala nasional tapi juga di regional harus ada peningkatan, untuk jalur-jalur antar pulau, yang dihubungkan dengan pelabuhan-pelabuhan kecil. "Seperti pelabuhan baru sejauh mana sudah berfungsi," ujar Aria. (eko/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...