Komisi II Apresiasi Layanan Publik Sidoarjo

29-05-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda, Jumat (28/5/2021), usai mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo. Foto: Husen/Man

 

Komisi II DPR RI mengapresiasi layanan publik satu pintu yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semua layanan publik diintegrasikan dalam satu atap. Ini tren positif yang memudahkan masyarakat mengakses kebutuhan layanan publik yang mudah dan cepat.

 

Apresiasi ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizami Karsayuda, Jumat (28/5/2021), usai mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo. "Kita mengapresiasi Pemerintah kabupaten Sidoarjo karena mampu mengintegrasikan layanan publik yang menjadi kewenangannya maupun kewenangan lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan institusi swasta."

 

Menurut Rifqi, ini merupakan ikhtiar positif yang bisa dicontoh. Ke depan, MPP seperti ini harus didorong untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasinya dengan memberi layanan online. Apalagi, kabupaten ini sangat luas dengan populasi penduduk yang cukup banyak. Sentralisasi layanan yang ditempatkan di ibu kota kabupaten seperti MPP ini, kelak bisa diperluas hingga ke tingkat desa. Jadi, masyarakat tak perlu jauh-jauh ke kota untuk mengakses layanan publik.

 

"Desentralisasi pelayanan publik satu pintu di kecamatan bahkan desa ke depan itu akan menjadi kebutuhan bagi Kabupaten Sidoarjo. Bupati tadi memiliki kesepahaman dengan kami saat meninjau ke lapangan. Bupati berjanji akan memasukkan ini dalam program prioritas," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

 

Sementara di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, layanan publik memang sudah harus menggunakan sistem online. "Tadi kita lihat beberapa layanan bisa online dan bisa dicetak di rumah masing-masing. Pemda akan memberikan barcode, misalnya pada beberapa layanan, sehingga tanpa dicetak pun dapat dilakukan. Saya kira salah satu hikmah pandemi ini adalah intervensi digital dalam layanan publik di Indonesia. Itu jadi ikhtiar kita bersama," imbuh legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut. (mh/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...