Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat pertemuan antara Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) di Kantor Pertamina Building Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/5/2021). Foto: Eno/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron melakukan evaluasi terhadap proyek pembangunan jaringan gas (jargas) Jambaran-Tiung Biru (JTB) milik Pertamina. Menurutnya PT Pertamina sebagai induk perusahaan harus dapat mengintegrasikan anak-anak perusahaannya, yakni Perusahaan Gas Negara (PGN) dan Marketing Operation Regional (MOR) untuk berpartisipasi dalam pembangunan JTB tersebut.

Hal ini dinyatakannya usai pertemuan antara Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI dengan PT Pertamina (Persero) di Kantor Pertamina Building Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/5/2021). Menurutnya, baik PGN, MOR, dan Pertamina sama sekali belum paham mengenai tugasnya dalam core business ini, sehingga penjelasan ketiga pihak tersebut dalam pertemuan ini menjadi cenderung tidak komprehensif.

“Sumbernya ada di Jambaran Tiung Biru. PGN harus berbicara semestinya gas sale terkait dengan potensi yang didapatkan dari Tiung Biru, kemudian bagaimana juga MOR terkait dengan persoalan hasil Tiung Biru, kalau tidak ada hubungannya, apa yang kemudian menjadi kekuatan masing-masing," kata politisi yang akrab disapa Hero ini seolah bertanya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, bisnis sektor gas merupakan tantangan tersendiri ke depan. Sebab, penggunaan elektrifikasi seperti penggunaan alat masak dan alat elektronik sejenis mulai masif, sehingga ada potensi peralihan dari gas menjadi listrik. Otomatis permintaan di hilir tentang gas akan semakin berkurang.

“Kalau kemudian mereka terus merencanakan peningkatan pada sektor hilir, hulu tidak diintegrasikan terhadap pemanfaatan hilir, kemudian sisi lain ada program secara masif dari listrik, tentu ini menjadi tantangan tersendiri," ujar legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Hero menyampaikan, sebaiknya diciptakan program satu atap, yaitu Pertamina, PGN, dan Patra niaga digabung sebagai unit pengelola bisnis di sektor hilir. "Ini betul-betul harus komprehensif, kalau tidak komprehensif kami akan menilai darimana ada sinergitas antar unit ini, jangankan antar BUMN, antar unit saja sudah tidak ada sinergi," tandas Hero. (eno/er/sf)