Tingkatkan Pengawasan Subsidi LPG 3 Kg Melalui Digitalisasi
Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Foto: Azka/Man
Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam meminta PT Pertamina meningkatkan pengawasan program subsidi LPG 3 kilogram melalui sistem digitalisasi. Sebab, menurut politisi PKB tersebut, setiap tahun terjadi persoalan penyaluran subsidi gas tersebut yang tak kunjung selesai, seperti pengoplosan hingga kelangkaan kuota.
“Kita mau membantu Pertamina untuk mengawasi itu. Jumlahnya (subsidi LPG dan BBM, red) besar ini, sampai Rp70 triliun. Maka, saya selalu menekankan ini zaman digital. Tolong kalau Pertamina masuk 500 besar perusahaan terbaik di dunia masuk ke digitalisasi penyaluran digital 3 kilo tersebut,” jelas Syaikhul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut PT Pertamina, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).
Diketahui, marak terjadi kasus pengoplosan gas LPG subsidi 3 kilogram dengan gas LPG nonsubsidi 12 kilogram di masyarakat. Hal tersebut berdampak pada kerugian negara maupun masyarakat. Hal itu lantaran gas subsidi LPG 3 kilogram yang dioplos tersebut dipindahkan ke gas LPG 12 kilogram yang dijual dengan harga nonsubsidi.
Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa masyarakat sering mengeluhkan kelangkaan kuota gas subsidi karena jatah masyarakat yang membutuhkan menjadi semakin berkurang.
“Lalu kemudian perlu diperiksa ulang apakah LPG 3 kilogram itu tepat sasaran atau tidak, karena banyak sekali yang disalahgunakan. Dia (LPG 3 kilogram, red) biasanya dioplos dengan yang 12 kilogram lalu dijual dengan harga nonsubsidi,” ujar Dyah Roro.
RDP antara Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT Pertamina tersebut salah satunya menyepakati bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Dirut PT Pertamina untuk segera meningkatkan pengawasan dan mengevaluasi implementasi program LPG tabung 3 kilogram. Sehingga, pendistribusian LPG menjadi lebih tepat sasaran kepada masyarakat dan usaha mikro yang membutuhkan. (rdn/sf)
