Anggota DPR Usulkan Kemenperin Beri 'Affirmative Price' bagi Industri Pionir

02-06-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemenprin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021).  Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga mengusulkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memberikan atensi khusus terhadap industri pionir untuk mendukung pertumbuhan yang baik bagi perindustrian di Indonesia. Ia meminta pemerintah membahas pemberian affirmative price bagi industri pionir.

 

“Kalau kita lihat pohon industri kita, masih banyak pohon industri kita ini yang masih bolong bolong. Kita tahu memang persoalannya adalah harga gas yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, saya mengusulkan Kemenperin secara proaktif juga membahas di pemerintah, industri gas untuk bahan baku industri dan khususnya gas untuk industri pionir diberikan affirmative price,” usul Lamhot saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Kemenprin, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/6/2021). 

 

Apabila hal tersebut tidak dapat diupayakan (affirmative price), Lamhot menilai apapun yang dilakukan tidak akan bisa mendorong industri-industri untuk bangkit dan berkembang, karena masih banyaknya lubang-lubang di dalam pohon industri tersebut yang mesti ditambal. “Bagian berlubang dari pohon industri tersebut perlu diisi seperti migas, dengan melalui affirmative price yang bertujuan mendorong hilirisasi industri,” sambungnya.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah mendorong terwujudnya hilirisasi industri. Dari paparan yang disampaikan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, pagu indikatif Kemenperin sudah mencakup ke arah hilirisasi industri, tapi kemudian adalah bagaimana rumusan agar industri pionir kita ini bisa tumbuh kembang.

 

“Kita mendorong hilirisasi daripada industri kita. Oleh karena itu, saya melihat tadi dalam paparan, kaitannya dengan pagu indikatif ini sudah mencakup ke arah sana, tapi kemudian adalah bagaimana rumusan agar industri pionir kita ini bisa tumbuh kembang. Kaitannya terhadap harga gas kita yang kompetitif dan adanya affirmative price untuk bahan baku industri. Ini yang saya mohon untuk didorong Kementerian Perindustrian,” pungkasnya.

 

Diketahui, pemerintah berfokus akselerasi pertumbuhan pohon-pohon industri dengan mewujudkan program substitusi impor sebesar 35 persen pada tahun 2022. Hal itu dilakukan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Terdapat empat strategi dijalankan Kemenperin untuk hal tersebut, yakni pendalaman struktur industri, kemandirian bahan baku dan produksi, perlunya regulasi dan insentif yang mendukung, serta pengoptimalan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). (hal/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...