Komisi X DPR RI mendorong Dinas Pendidikan Kalimantan Selatan untuk memperbanyak  jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibandingkan dengan jumlah SMA. Hal itu disampaikan Ketua Komisi X DPR Mahyuddin saat memimpin kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa (1/11).

            Mahyuddin mengatakan, sudah saatnya Pemerintah memberikan perhatian yang serius pada sekolah-sekolah yang mendidik siswa untuk siap kerja, dan jawaban semua itu adalah memperbanyak sekolah menengah kejuruan.

            Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan juga telah memprogramkan SMK lebih besar jumlahnya dari pada SMA. “Jika dulu SMA jumlahnya lebih besar (60%) sekarang terbalik 60% SMK dan SMA 40%,” kata Mahyuddin.

            Bahkan Mahyuddin berharap, Kalsel memiliki SMK Plus atau SMK Unggulan, yang nantinya dapat merupakan cikal bakal community college, yang lulusannya dapar gelar Diploma Satu (D1).

            Tentunya, kata Mahyuddin, SMK plus yang dikembangkan yang besar dan harus dapat melihat potensi yang ada di daerah tersebut. Misalnya, di Kalsel ini sangat kaya akan hasil pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, industri. “Potensi inilah yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mendirikan SMK yang sesuai dengan potensi daerahnya, sehingga daerah ini memiliki SDM yang handal di bidangnya,” tambahnya.

            Mahyuddin menambahkan, ada 10 titik SMK Plus di seluruh Indonesia yang telah mendapatkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat. Ke sepuluh SMK tersebut diantaranya berada di Kalimantan Tengah, Pacitan, Palembang, Bali, Probolinggo, Sulawesi Selatan, Jepara, Solo.

            Dia berharap, Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel dapat lebih pro aktif mengusulkan daerahnya untuk diajukan menjadi SMK Plus, sehingga Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran.

                Menanggapi perbandingan SMK dan SMA, pada paparan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengatakan, Pemerintah Daerahnya telah memberikan perhatian lebih pada SMK dengan persentase sesuai yang telah diprogramkan Pusat yaitu 60 persen SMK dan 40 persen SMA. “Saya akan terus meningkatkan keberadaan SMK ini di Kalsel,” kata Rudy.

            Rudy menambahkan, untuk saat ini keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan memang sangat diperlukan untuk mendidik siswa yang siap kerja di bidangnya.

Untuk mendukung SMK di daerahnya, Rudy mengusulkan pengembangan Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP Pelaihari) di Kalimantan Selatan. Sekolah ini, saat Ini dikelola oleh Pemprov. Kalsel untuk memenuhi tenaga teknis lapangan dibidang pertanian, khususnya Penyuluhan Pertanian dalam arti luas, peternakan dan kesehatan hewan.

Untuk pengembangan sekolah ini, telah disusun site plan dengan kebutuhan dana sebesar120 milyar rupiah, sampai dengan 2012 telah dipenuhi melalui dana APBD sebesar 29,5 milyar rupiah.” Selanjutnya kami mengusulkan kekurangannya melalui dana APBN sebesar Rp 90,5 milyar,” katanya.

Rudy memberikan gambaran, tingkat pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini adalah, tidak/belum tamat SD 29,9%, SD 31,54%, SLTP 17,96%, SLTA 16,38%, Diploma 1,91% dan S1 2,92%.

Sedang permasalahan yang dihadapi dalam bidang pendidikan di provinsi ini adalah masalah pemerataan, akses dan mutu pendidikan di semua jenjang yang belum optimal, belum optimalnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja.

Selain itu, belum optimalnya kualitas kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan dan belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

Dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan, Indeks Pembangunan manusia (IPM) regional Kalsel berada di urutan ke tiga yaitu 69,30 atau urutan ke 26 di seluruh Indonesia. (tt) foto:tt/parle