Anggota Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) DPR RI Nur Nadlifah. Foto: Dok/Man

Anggota Tim Pengawas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) DPR RI Nur Nadlifah meminta pemerintah bertanggung jawab memulangkan 7.300 PMI dari Malaysia sampai bertemu keluarganya di rumah. Ia berharap tim pemulangan PMI tidak meninggalkan begitu saja ketika para PMI tersebut sudah berada di Indonesia.

Hal tersebut ia sampaikan pada Parlementaria usai mengikuti rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Timwas PPMI DPR RI dengan 8 kementerian dan 3 lembaga di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Ia berharap para PMI dapat dipulangkan secara terkoordinir ke daerah asalnya masing-masing dengan selamat.

“Karena kalau hanya dipulangkan ke indonesia, mereka pulang ke daerah asalnya ini akan menjadi pe er tersendiri lagi. Nah ini ketika itu terkoordinir dengan baik maka protokol kesehatan selama perjalanan sampai para PMI itu sampai di daerah tujuan bertemu dengan keluarganya, akan terjaga dengan baik,” terang Nur Nadlifah.

Untuk itu, Politisi PKB tersebut pun juga mengimbau agar tempat kepulangan PMI dari Malaysia ini benar-benar menyesuaikan daerah asalnya. Sehingga pemetaan daerah asal para PMI menjadi penting. Untuk itu ia menambahkan agar Tim Pemulangan PMI ini segera bekerja dan berkoordinasi antar K/L serta menghilangkan ego sektoral mereka.

“Artinya gini, pintu masuk ke Indonesia, tempat titik pemulangannya itu disesuaikan dengan daerah terdekat PMI itu berasal. Jangan sampai dari NTT dipulangin-nya lewat Kalimantan Barat. Itu yang terjadi di lapangan. Saya mendapat curhatan seperti itu ketiika kunjungan kerja. Artinya pemetaan terhadap asal dari PMI ini sangat penting,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Nur Nadlifah juga berharap agar shelter pemulangan dan tempat karantina nantinya juga harus menyesuaikan dengan standar protokol Kesehatan yang ada. “Tempat transitnya ini harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian, tempat isolasi dan juga karantina ini juga harus sesuai dengan protokol Kesehatan. Artinya jangan sampai melebihi dari kapasitas yang ada,” tandasnya. (er/es)