Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah (berkerudung coklat muda) foto bersama usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan perwakilan BI, OJK, Himbara, dan UMKM binaan BI terkait stimulus UMKM  dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (4/6/2021). Foto: Ann/Man

Upaya Bank Indonesia (BI) untuk memajukan produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program agar dapat berorientasi ekspor mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi XI DPR RI Siti Mufattahah. Meski penuh tantangan, menurutnya UMKM memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor.

“Kami apresiasi Bank Indonesia dalam menggandeng UMKM di tengah pandemi ini. Visi misi ke depan kita adalah ekspor, sehingga secara masif kami mendorong agar UMKM khusunya di Jawa Barat semaksimal mungkin untuk bisa mencapai pasar global," ujarnya usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI dengan perwakilan BI, OJK, Himbara, dan UMKM binaan BI terkait stimulus UMKM  dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (4/6/2021).

UMKM merupakan penggerak ekonomi nasional, khususnya dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional. UMKM berkontribusi 61 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menyerap 97 persen tenaga kerja. Namun sayangnya masih banyak UMKM yang memproduksi produknya hanya untuk konsumsi masyarakat di daerahnya saja. Walaupun, ada juga UMKM yang sudah mendunia tetapi jumlahnya masih sedikit. 

“Karena itu, kami minta BI lebih pro aktif dalam mencari UMKM yang berpotensi menjadi  ekspor. Karena kalau kita bina dengan maksimal baik berkaitan dengan SDM dan pemasarannya itu juga menjadi potensi UMKM go ekspor," kata politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Khusus di Jawa Barat sebagai salah satu lumbung UMKM, menurutnya, masih banyak potensi ekspor diantaranya produk fesyen, furnitur serta kerajinan. Untuk itu, lanjutnya, Komisi XI DPR RI akan terus memberikan dukungan dalam mempermudah permodalan dengan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui Himbara. Mengingat, berdasarkan temuannya di lapangan, masih banyak ditemukan kendala permodalan. 

"Untuk permodalan UMKM paling tepat menggunakan KUR, hanya saya mengimbau pada Himbara agar lebih proaktif pada UMKM. Karena selama ini banyak informasi yang simpang siur dan menyebabkan UMKM enggan untuk mengakses KUR," jelas legislator dapil Jabar XI itu.

Diakuinya, tak sedikit pelaku usaha kecil menengah terkendala persyaratan untuk mengakses pembiayaan. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Himbara memberikan kemudahan bagi kredit perbankan UMKM. "Kita juga memberikan jaminan kepada KUR  ini sehingga tidak alasan Himbara untuk mengkhawatirkan kepastian pembayaran ke depan ini," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi menyampaikan program BI dalam mendukung UMKM agar bertaraf intermasional. Salah satunya BI meminta perbankan agar ikut dalam melakukan pemberdayaan UMKM baik aspek produksi, keuangan, SDM hingga digitalisasi. 

Selain itu, BI juga sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 250 basis poin, dari 6 persen menjadi 3,5 persen. Turunnya suku bunga acuan diharapkan mampu mendorong penyaluran kredit perbankan sehingga membantu pemulihan ekonomi. (ann/sf)