BK DPR Harus Memperluas Kerja Sama

06-06-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda saat menjadi pembicara kunci pada FGD BK DPR RI di Universitas Brawijaya, Malang. Foto: Husen/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyerukan agar Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI memperluas jaringan kerja sama, terutama dengan kampus-kampus ternama di Tanah Air. Kerja sama dimaksudkan untuk mendapat pandangan geniun dalam pembahasan legislasi di DPR.

 

“BKD harus bekerja sama dengan PTS PTN terbaik di Indonesia. Semakin terbuka dan partisipatoris, maka produk legislasinya makin demokratis,” kata Rifqi, sapaan akrabnya, saat menjadi pembicara kunci pada Focus Group Discussion (FGD) BK DPR RI yang membincang RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (4/6/2021).

 

Dikatakan politisi PDI-Perjuangan ini, produk legislasi yang sudah diundangkan kerap digugat oleh para akademisi ke Mahkamah Konstitusi. Dengan kerja sama sedari awal dengan akademisi, produk legisasi pun diharapkan mendapat daya terima yang baik dari publik. "Kalau sudah jadi pasti yang pertama menggugat dari kampus. Dan paling berminat mengajukan judicial review pasti dosen fakultas hukum," imbuh Rifqi.

 

Legislator dapil Kalimantan Selatan I ini juga mengungkapkan, selama ini pembahasan RUU di DPR selalu terbuka, dialogis, dan partisipatoris. Dengan begitu, semua produk legislasi di DPR bisa diterima publik dan konstitusional. "Proses dialog legislasi melibatkan semua pihak. Sangat partisipatoris dan dialogis. Dialog selalu di ruang terbuka bukan di ruang hampa," sebut Rifqi. (mh/f)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...