Peran LPK BSN Sangat Menentukan untuk Pengembangan UMKM

08-06-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan. Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Tommy Kurniawan mengatakan peran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) Badan Standarisasi Nasional (BSN) semakin besar dengan semakin banyaknya produk lokal (produk UMKM) masuk ke retail-retail modern. Fenomena tersebut menandakan kebangkitan UMKM di Indonesia.

 

Hal tersebut disampaikan Tommy dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan KPPU, BSN, BP Batam, dan BPKS Sabang di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (8/6/2021). Untuk bisa memenuhi standar retail, LPK BSN diharapkannya dapat mengedukasi penerapan standar produk kepada UMKM-UMKM yang ingin melebarkan bisnisnya masuk retail di Indonesia.

 

“Bagaimana BSN menerapkan bimbingan teknisnya kepada LPK binaan BSN terutama yang berada di daerah-daerah. Jadi, sekarang ini akibat daripada pandemi, banyak hasil olahan pangan lokal atau UMKM lokal itu yang bisa masuk dijual di gerai pasar retail modern. Jadi, edukasi menjadi penting,” ujar Politisi PKB tersebut.

 

Tommy menuturkan, kebangkitan pengembangan UMKM seperti ini perlu mendapat dukungan yang serius dari kementerian dan lembaga. Ia pun meminta edukasi yang diberikan nantinya dapat memberikan pemahaman kepada UMKM terkait branding yang perlu mereka lakukan, yang pada intinya untuk membuat produk mereka laku di pasaran.

 

“Ini kan artinya kalau sudah masuk ke retail modern itukan tentu secara produk perlu distandardkan kualitasnya. Nah ini peran LPK saya kira cukup besar dalam hal ini. Perlu penerapan standar kesesuaian agar produk sperti itu bisa laku dan juga sesuai dengan standar pasar retail modern,” tukas Wakil Rakyat dapil Jawa Barat V ini. (er/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...