Ketua Tim Kunspek Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, di RS Tingkat III Bhakti Wira Tamtama Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021). Foto: Nadia/Man

Komisi I DPR RI mendukung langkah RS Bhakti Wira Tamtama Semarang untuk merubah pengembangan pada bidang manajemen dan sumber daya manusia. Perubahan tersebut diantaranya pengelolaan keuangan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Pengeloalan Keuangan-Badan Layanan Umum (PK-BLU) di Tahun 2021.

“Setiap RS punya kepentingannya sendiri-sendiri, bagi mereka yang punya banyak masyarakat mereka minta BLU. Kalau mereka yang menginginkan jadi BLU, maka kita akan mendukung mereka jadi BLU. Karena tidak semua RS menginginkan menjadi BLU,” kata Ketua Tim Kunspek Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto, di RS Tingkat III Bhakti Wira Tamtama Semarang, Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021).

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Aditya Rizaldi menilai, jika RS Bhakti Wira Tamtama Semarang menginginkan perubahan pengelolaan keuangan menjadi BLU, artinya RS tersebut mampu mengelola keuangannya sendiri. Diakui Bobby, masih banyak RS TNI yang belum siap berubah pengelolaan keuangannya dari PNBP ke BLU.

Jika berubah jenis pengelolaan ke BLU, artinya biaya operasional mereka tidak lagi tergantung dari pemerintah. Sehingga dikhawatirkan jika menjadi BLU, secara pengelolaannya tidak dapat menerima banyak pemasukan selain dari klaim BPJS.

“Tetapi kalau RS seperti di sini yang sudah canggih ibaratnya, jadi masyarakat umum membayar pun mau dan sudah banyak. Jadi dia kalau di-BLU-kan akan lebih ekonomis sehingga tidak membebani keuangan negara karena BLU itu mandiri, itukan intinya. Supaya tidak bisa membebani keuangan negara, dia kan harus canggih. Kalau ga canggih, orang kan gak mau bayar, kira-kira begitu,” terangnya.

Bobby menilai, meskipun masih tingkat III, RS ini sudah cukup canggih. Namun jika ingin adanya peningkatan, jenis tingkatan harus difokuskan dahulu kepada pengelolaan keuangan berbasis BLU-nya. Jika BLU-nya bisa direalisasikan maka privilege pembangunan sudah pasti bisa dirasakan. “Jadi bisa mereka komersial, maksudnya bisa ginilah, dia nirlaba tapi bisa mensubsidi dengan kebutuhan dari BPJS nya itu,” tutupnya. (ndy/es)