Investasi Digalakkan, Kelestarian Lingkungan Juga Harus Diperhatikan

14-06-2021 / BADAN ANGGARAN
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menko Perekonomian; Menko Polhukam; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021). Foto: Andri

 

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi agar tidak hanya menggalakkan investasi di Indonesia, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Sehingga, meskipun pertumbuhan belum dapat mencapai double digit namun sudah mengarah ke kualitas yang lebih positif dari tahun ke tahun.

 

“Untuk Kementerian Maritim dan Investasi, saya ingin investasi terus digalakkan, lebih merata terpadu yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Jangan sampai, kita hanya meningkatkan jumlah investasi saja tapi tidak memperhatikan aspek lingkungan,” tegas Ibas, sapaan akrab Edhie dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Menko Perekonomian; Menko Polhukam; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

 

Di sisi lain, Ibas mendukung upaya pemerintah agar APBN sebagai instrumen yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal dapat terus dilanjutkan perannya dalam upaya pemulihan ekonomi. Kuncinya, para menko tersebut lebih cepat melakukan koordinasi di masing-masing kementerian untuk mengimplementasikan program yang telah dirancang. “Harapannya adalah ada warisan (legacy) yang ditinggalkan, yaitu kemiskinan kita menurun, pengangguran kita menurun, dan income per kapita masyarakat naik,” ujar Ibas.

 

Dengan demikian, tambah Ibas, APBN tahun 2022 yang menjadi masa transisi pemerintah untuk mengembalikan defisit di angka 3 persen pada APBN tahun 2023, dapat menjaga rasio utang negara menjadi lebih sehat. Serta, program yang dirancang dalam anggaran di APBN dapat lebih inovatif dan berpihak kepada masyarakat. “Fiskal kita harus tetap prudent dan konsolidatif untuk masyarakat luas,” tutup politisi Partai Demokrat itu. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...