Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan. Foto: Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk meminimalisir praktik monopoli pendistribusian pupuk bersubsidi yang mengakibatkan kesengsaraan petani-petani kecil. Ia berharap, walaupun PT Pupuk Indonesia sedang dalam fokus proyek pembangunan revitalisasi, urusan terhadap distribusi pupuk subsidi tidak dinomor duakan.  

Hal tersebut disampaikan Nasim dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Pupuk Indonesia yang diikutinya secara virtual pada Kamis (24/6/2021). Menurutnya, kegiatan yang dilakukan para produsen dan distributor pupuk sudah sangat meresahkan, sehingga pengawasan harus dimaksimalkan.

“Belum lagi permainan para distributor dan saya kira semua masyarakat tahu jadi tidak perlu ditutup-tutupi. Tapi kita harus meminimalisir monopoli ini, meminimalisir permasalahan ini yang kita harapkan seluruh teman-teman di pupuk semua sudah paham sistemnya. Saya yakin itu ayo kita minimalisir demi kepentingan bangsa, demi kepentingan rakyat,” imbuhnya.

Untuk itu, politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini memandang bahwa PT Pupuk harus membuat digitalisasi pemetaan terhadap pendistribusian pupuk agar pantauan terhadap pupuk bersubsidi menjadi lebih mudah dan benar-benar disampaikan dengan tepat kepada yang membutuhkan. Menurutnya, koordinasi yang konsisten antara PT Pupuk dengan seluruh pihak di daerah sangat menentukan.

“Kalau perlu ada pembatasan dalam setiap wilayah, distributor itu jangan terlalu banyak memegang wilayah sehingga ada kompetisi yang baik, ada masukan yang bagus, sehingga masyarakat juga tidak sulit dalam kondisi mendapat distribusi sehingga tidak terjadi masalah-masalah. Nah itu harus ditata mulai dari sekarang sebetulnya bisa dilakukan,” tandas politisi dapil Jawa Timur III ini. (er/sf)