Hendrik Lewerissa: Jangan Bangun RS BUMN di Lahan Swasta

06-07-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa. Foto: Jaka/Rni

 

PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare Corporation (Pertamedika IHC) saat ini tengah berupaya membangun rumah sakit BUMN baru sebagai salah satu upaya menekan penyebaran pandemi virus Covid-19. Di tengah upaya tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa meminta agar Holding BUMN rumah sakit ini tidak membangun RS di atas lahan swasta.

 

“Jika memang ada rencana Indonesia Healthcare Corporation untuk membangun fasilitas rumah sakit baru misalnya, langkah korporasi yang tepat menurut saya adalah jangan lagi mengakuisisi atau membeli lahan-lahan milik swasta,” ujarnya dalam rapat antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi Pertamedika IHC di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/7/2021).

 

Sebab saat ini, menurut Hendrik, masih banyak aset lahan perusahaan BUMN yang masih bisa digunakan untuk membangun rumah sakit BUMN. Ia mengakui apa yang dikatakannya adalah sebagai bentuk simpati terhadap BUMN lain yang tengah mengalami krisis keuangan perusahaan.

 

“Saya ambil contoh misalnya areal lahan milik PNRI yang terletak di Salemba, di jalan Percetakan. Itu kan luas areanya ada 4 hektar, dan PNRI sekarang adalah BUMN yang lagi sakit dan sangat membutuhkan suntikan atau likuiditas untuk kembali bangkit. Nah gunakan saja lahan mereka. Dari sisi aset mereka kan ini tidak berkurang dan tidak bertambah,” terangnya.

 

Politisi Partai Gerindra ini berharap ada keputusan yang bijaksana yang bisa diambil oleh para pemilik kepentingan di Holding BUMN rumah sakit. Ia menyatakan dengan adanya bantuan likuiditas dari BUMN yang menjadi leading dalam pemulihan pandemi kepada BUMN yang sakit itu akan menjadi kerja sama yang sangat baik di antara BUMN.

 

“Jangan pernah ada pikiran di pihak jajaran pengambil keputusan jajaran direksi IHC untuk meng-acquire atau membeli atau mengakuisisi aset-aset milik swasta karena ini menurut saya tidak bijaksana. Sebab di saat yang bersamaan ada aset-aset milik BUMN lain yang bisa diajak bicara, bertransaksi secara baik untuk saling menguatkan di antara BUMN,” tandas politisi dapil Maluku ini. (er/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...