{Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty. Foto: Oji/ Rni]

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendorong Rumah Sakit (RS) BUMN menjadi pionir dalam penanganan darurat pandemic Covid-19. Hal itu ditegaskannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan direksi PT Pertamina Bina Medika Indonesia Healthcare (Pertamedika IHC), Selasa (6/7/2021).

Evita berharap RS BUMN jadi garda terdepan dalam mengatasi Covid-19 yang dinilai darurat. "Saya kecewa bagaimana bisa kehabisan oksigen, harusnya RS BUMN terdepan dalam menghadapi kedaruratan Covid-19 ini. Harusnya pemerintah melalui RS BUMN sudah antisipasi kekurangan ventilator dan tabung oksigen," katanya.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI pun mengkritisi rencana PT Pertamedika untuk membangun RS extension modular ketiga berkapasitas 500 bed yang dinilainya kurang tepat di masa genting saat ini. Menurutnya akan lebih baik jika pemerintah memaksimalkan alih fungsi bangunan yang telah ada menjadi RS darurat Covid-19.

Apalagi, jumlah masyarakat penderita Covid-19 diprediksi akan terus bertambah setiap harinya. “Ketika gedung perkantoran dan hotel pada tutup, kenapa kita harus membangun kalau berpikiran untuk antisipasi kedaruratan. Harusnya RS BUMN sekarang memikirkan hal-hal yang bersifat jangka pendek terkait kedaruratan ini," sebutnya.

Kendati demikian, politisi PDI-Perjuangan ini mengapresiasi keberadaan layanan telemedicine bagi pasien yang harus melakukan isolasi mandiri. Sebanyak 11 platform telemedicine telah digandeng pemerintah untuk menyediakan konsultasi dan obat-obatan gratis bagi yang berkarantina di rumah maupun pusat isolasi. 

Menurutnya, langkah tersebut merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi over kapasitas rumah sakit saat ini. Dia mendorong RS BUMN melalukan pengawasan terhadap pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. "Peranan BUMN ini harus di depan untuk hal-hal ini misalnya pengawasan dalam isolasi mandiri, membuat platform pengawasan, memberikan obat gratis ke masyarakat," imbuh Evita.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamedika IHC Fathema Djan Rachmat mengatakan pihaknya tengah membangun RS modular ketiga di Tanjung Duren, Jakarta Barat. RS semi permanen tersebut berkapasitas 500 tempat tidur untuk pasien Covid-19. Dengan rincian 200 bed untuk ICU dan 300 bed untuk isolasi.

Fathema pun memastikan RS modular yang dibangun berkualitas baik meski bersifat semi permanen. Bangunan diklaim bisa bertahan lama. "Kalau bentuknya modular dia tinggal pasang-pasang saja. Meski semi permanen namun bangunan bisa bertahan cukup lama," katanya.

RDP tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni Komisi VI mendorong PT Pertamedika IHC untuk mempercepat proses alih fungsi Asrama Haji Pondok Gede, Pembangunan RS Modular Tanjung Duren dan memanfaatkan fasilitas lainnya milik BUMN untuk digunakan sebagai tempat isolasi, perawatan rumah sakit, fasilitas nakes dan dukungan lain terkait penanganan Covid-19.

Komisi VI DPR RI akan membicarakan lebih lanjut dengan Menteri BUMN dalam Rapat Kerja selanjutnya terkait dengan dukungan anggaran untuk peningkatan kinerja perusahaan PT Pertamedika IHC menjadi pionir dalam menangani darurat Covid-19. (ann/sf)