Komisi VI Minta BUMN Farmasi Terdepan Atasi Kelangkaan Vitamin dan Obat-obatan Covid-19

07-07-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung. Foto: Eno/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta BUMN Farmasi mengambil posisi terdepan dalam mengatasi masalah kelangkaan serta melambungnya harga vitamin dan obat-obatan Covid-19 di pasaran. Ia mendapati, suplai obat-obatan dan vitamin sangat terbatas.

 

“Kita dengar suara dari masyarakat, termasuk di dapil kita masing-masing, suplai obat-obatan dan vitamin sangat terbatas. Jikapun ada, harga vitamin dan obat Covid-19 saat ini sudah melambung tinggi,” ujar Martin saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan jajaran Dirut BUMN Bidang Farmasi, yang digelar secara hybrid dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/7/2021).

 

Politisi dari Partai NasDem ini berharap BUMN farmasi yang memproduksi obat Covid-19 seperti PT Kimia Farma, Indofarma, Biofarma, dan Phapros harus mengambil posisi terdepan dalam mengatasi masalah kelangkaan obat-obatan dan vitamin tersebut.  Salah satunya dengan memproduksi secara besar-besaran obat-obatan khusus untuk covid-19 dan vitamin-vitamin. Bahkan jika perlu, membanjiri pasar. Sehingga problem kelangkaan tersebut bisa diselesaikan secara lengkap.

 

Martin juga mengapresiasi langkah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk vitamin dan obat Covid-19. Hal itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi melambungnya vitamin dan obat-obatan Covid-19. Meski demikian, ia tetap berharap adanya penegakan hukum, apabila kelangkaan dan melambungnya harga obat-obatan dan vitamin itu terjadi akibat adanya spekulasi atau penumpukan dari pihak-pihak tertentu. (ayu/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...