Ratna Juwita Minta Kemenkeu Kawal Sektor-sektor Terdampak Pandemi

13-07-2021 / BADAN ANGGARAN
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari. Foto: Runi/Man

 

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal sektor-sektor terdampak pandemi, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan  UMKM. Dirinya mendengar bahwa sampai saat ini banyak dari masyarakat terdampak tersebut yang mengalami kesulitan mengakses jaring-jaring pengaman pemerintah.

 

“Nah oleh karena ini kan ada dispute di situ, sehingga ada skema-skema lanjutan yang akan mempermudah penyerapan yang sudah dipersiapkan pemerintah dalam hal (menyelamatkan sektor-sektor terdampak) ini,” terang Ratna dalam Rapat Virtual Banggar DPR RI dengan Kemenkeu dan Bak Indonesia, Senin (12/7/2021).

 

Politisi F-PKB itu belum melihat adanya sense of crisis yang dilakukan pemerintah. Ratna menjelaskan, di samping pertumbuhan ekonomi di masyarakat masih rendah, adanya PPKM di awal semester kedua ini menurutnya membuat belanja masyarakat akan semakin turun kembali. Sehingga Ratna berharap agar adanya perlakuan-perlakuan  khusus yang dapat menjaga perputaran ekonomi, khususnya di sektor riil.

 

“Untuk masyarakat kita yang sudah secara kesehatan itu merasa panik dengan adanya panic buying ataupun panic selling oleh alat-alat kesehatan di era pandemi Covid-19 ini, mereka harus ditambah lagi beban beban selama PPKM, mereka tidak dapat melaksanakan sektor ekonomi mereka secara normal,” jelas legislator dapil Jawa Timur IX itu.

 

Rapat Virtual Banggar DPR RI yang mengundang Kemenkeu dan Bank Indonesia tersebut membahas mengenai Laporan Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2021. Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pendapatan negara mengalami pertumbuhan positif, yakni pada penerimaan pajak, cukai dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

 

Selain itu, Kemenkeu juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berkisar antara 3,7 persen hingga 4,5 persen apabila PPKM berlangsung lebih panjang. Proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen. (hal/sf)

BERITA TERKAIT
Banggar Kasih Solusi Cespleng Antisipasi Risiko Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Apa Saja?
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah melakukan mitigasi resiko atas dampak kenaikan PPN...
Pertimbangkan Kondisi Ekonomi, Pemerintah Diberi Ruang Diskresi Batas Atas-Bawah Kenaikan PPN
24-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI merespon terkait polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi...
Kunjungi Jatim, Banggar Bahas Kenaikan PPN 12%
04-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Surabaya - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar DPR...
Rapat Banggar DPR Bahas Anggaran 2025 Bersama Tujuh Menko
02-12-2024 / BADAN ANGGARAN
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh menteri koordinator Kabinet Merah Putih di ruang...