Komisi VI Setujui Usulan Tambahan PMN 2021 Untuk Tangani Covid-19

14-07-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto: Azka/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengungkapkan Komisi VI menyetujui usulan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33,9 triliun untuk penanganan pandemi Covid-19 dan menggerakkan perekonomian nasional. Dengan catatan dilakukan secara transparan, akuntabel serta dilaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI. 

 

Demikian termaktub dalam kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir yang diselenggarakan secara fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2021). Adapun, agenda rapat berkaitan dengan pengambilan keputusan terhadap usulan penerima PMN Tahun 2022. 

 

"Komisi VI DPR RI mendesak Kementerian BUMN RI mengalokasikan tambahan PMN Tahun Anggaran 2021 kepada BUMN Farmasi dan Pertamedika IHC untuk meningkatkan ketersediaan tempat tidur, ruang ICU, vitamin dan obat-obatan pada masa pandemi Covid-19," sambung Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut. 

 

Selanjutnya, Komisi VI DPR RI menyetujui PMN Tunai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp72,449 triliun serta konversi RDI/SLA dan eks BPPN sebesar Rp3,4 Triliun menjadi PMN Non Tunai Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2022. 

 

"Mengenai pembahasan lebih lanjut, akan dilakukan pada Masa Sidang Komisi VI DPR RI setelah Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022 disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Rapat Paripurna yang akan datang," pungkas Aria Bima menyampaikan poin akhir kesimpulan rapat. (pun/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...