Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Pius Lustrilanang (F-Gerindra) mengatakan program Rumah Aspirasi yang digagas BURT bukan hendak membangun gedung di seluruh daerah untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal itu dikatakan Pius saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin beserta jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Wakil Ketua DPRD prov. Kalsel, Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan, Rektor Univ. Lambung Mangkurat, dan tokoh masyarakat Kalimantan Selatan yang berlangsung di Gedung Graha Abdi Persada kantor Gubernur Kalsel (23/11).

Pius menjelaskan, yang dimaksud dengan Rumah Aspirasi adalah fungsinya bukan bangunan fisiknya. Rumah Aspirasi adalah wadah atau tempat bagi para anggota DPR RI yang berasal dari satu daerah pemilihan (dapil) untuk menampung, membahas, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat di dapil tersebut. “Jadi, tempatnya tidak harus gedung permanen,bisa berupa kios, warung, atau rumah yang disewa,” jelasnya.

Lebih lanjut Pius memaparkan, kunjungan perorangan ke dapil yang selama ini berlangsung izinnya bukan dari Sekretariat Jenderal DPR RI melainkan dari Fraksi. “Ketika anggota DPR berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sering kali pemerintah daerah tidak mau membantu karena mereka menganggap kunjungan itu tugas fraksi atau partai,” katanya.

Mantan aktivis di masa orde baru ini menambahkan, menurut UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD dan Tata Tertib DPR RI, selain mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, setiap anggota DPR juga mempunyai kewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Salah satu tujuan pertemuan ini adalah dalam rangka mencari format terbaik dalam penyerapan aspirasi masyarakat.

Trans Kalimantan

Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin menyambut baik pertemuan yang digagas BURT ini, dalam rangka mendukung penguatan fungsi DPR RI melalui program penyerapan aspirasi masyarakat. Pada kesempatan ini gubernur juga menyampaikan beberapa aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan yang sudah lama disuarakan, di antaranya proyek pembangunan jalan Trans Kalimantan yang tidak kunjung rampung, padahal jalan ini sangat penting artinya bagi kelancaran bagi arus barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. “Jalan Trans Kalimantan ini sudah dibangun saat saya masih muda, hingga saya menjadi gubernur seperti sekarang ini, jalan itu belum jadi juga,” paparnya.

Gubernur menambahkan, masyarakat Kalimantan hingga saat ini merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat, karena begitu banyak sumber daya alam yang dimiliki disumbangkan untuk bangsa dan negara, tetapi yang diberikan negara kepada rakyat Kalimantan tidak sebanding. “Minyak, batubara, dan gas yang ada di bumi Kalimantan digali untuk memenuhi kebutuhan energi nasional, tetapi listrik di wilayah kami sering mati,” keluh Rudy Ariffin. “Resources kami besar, tetapi representasi kami kecil,” tambahnya. Gubernur berharap jalan Trans Kalimantan dapat diselesaikan paling lambat tahun 2015, sehingga masyarakat Kalsel tidak harus transit ke Jakarta terlebih dahulu jika hendak ke Pontianak seperti saat ini.

Menanggapi keterangan gubernur Kalsel, anggota BURT yang juga anggota Komisi V DPR RI, Hj. Sadarestuwati (F-PDIP) menjelaskan, salah satu kendala lambatnya penyelesaian jalan Trans Kalimantan adalah masih banyaknya hambatan dalam pembebasan lahan dan rencana pembangunan beberapa jembatan penghubung di sejumlah daerah. Sadarestuwati menambahkan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur dan ke-PU-an telah menyetujui anggaran infrastruktur untuk Kalimantan termasuk proyek Trans Kalimantan pada APBN 2012. “Komisi V selalu mendukung masyarakat Kalimantan, bahkan anggaran di APBN bagi Kalimantan tahun 2012 cukup besar untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan pelabuhan termasuk jalan Trans Kalimantan,” ujarnya menjelaskan.

Selain melakukan pertemuan dengan gubernur Kalsel, Bupati/Walikota, dan tokoh masyarakat Kalsel, Tim BURT DPR RI juga melakukan pertemuan dan diskusi dengan civitas akademika Universitas Lambung Mangkurat (Unlam). Turut serta pada kunjungan kali ini anggota BURT DPR RI : Agung Budi Santoso, Lucy Kurniasari, dan H.Heriyanto (F-PD), Bambang Sutrisno, Hj. Hernani Hurustiati, Hj. Oelfah A. Syahrullah H., dan Muhammad Luthfi (F-PG), H. Surya Chandra Surapaty dan Hj. Sadarestuwati (F-PDIP), Amran, M. Ichlas El-Qudsi dan HM. Syafruddin (F-PAN), HM. Arwani Thomafi dan Irna Narulita (F-PPP), Muhammad Toha (F-PKB), dan Putih Sari (F-Gerindra).  (Rn.Tvp)