Gde Sumarjaya: Perlu Perhatian Ekstra Terkait Pembayaran Insentif Nakes Covid-19

16-07-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih. Foto: Oji/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih memandang perlu perhatian lebih terkait pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja di garda terdepan penanganan pasien Covid-19. Ia menilai, beban kerja yang ditanggung oleh nakes di masa pandemi Covid-19 ini amatlah berat. Belum lagi mereka harus menanggung risiko terpapar Covid-19 dan keluarga yang berinteraksi dengan mereka di rumah.

 

“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tanpa bermaksud mengesampingkan prosedur dan aturan main, seharusnya insentif untuk tenaga kesehatan bisa diprioritaskan. Bayarkan tepat waktu. Bahkan jumlahnya mesti ditingkatkan. Dan tentu ini tidak sebanding dengan pengorbanan dan resiko yang nakes hadapi,” ungkap Demer, sapaan akrabnya, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (15/7/2021).

 

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas berita pengunduran diri sejumlah nakes beberapa hari belakangan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dokter Indonesia Bersatu, Eva Sri Diana Chaniago, sejumlah nakes resign (mengundurkan diri) dari pekerjaan di tengah lonjakan kasus Covid-19 karena beban kerja dirasa berat dan insentif penanganan pandemi yang dijanjikan pemerintah belum cair.

 

Selain memperhatikan insentif untuk nakes, Demer juga mengingatkan agar pemerintah segera menyelesaikan tunggakan kepada sejumlah rumah sakit yang memberikan layanan kepada pasein Covid-19. Ia berharap, kedua hal tersebut menjadi fokus dan prioritas pemerintah. Nakes dan Rumah Sakit adalah dua hal yang sangat vital dalam penanganan pasien covid-19 serta sangat menentukan dalam peningkatan angka kesembuhan.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar ini memandang, tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19 ini amatlah berat. Seluruh sektor kehidupan, lebih-lebih sektor ekonomi mengalami kemerosotan. Menurutnya, selain rendahnya tingkat penularan, tingginya angka kesembuhan adalah sebagai indikator keberhasilan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

 

Oleh sebab itu, ia meminta seluruh elemen masyarakat berperan aktif dalam upaya keluar dari tantangan ini serta memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja. Masyarakat juga diimbau patuh terhadap apa yang sedang diprogramkan oleh pemerintah.

 

“Ibarat kapal yang mengalami kebocoran di tengah laut lepas, kerja sama seluruh nahkoda dan penumpang yang terpimpin menjadi kunci keberhasilan kita keluar dari ujian ini. Bila itu telah terjadi, niscaya kesehatan masyarakat akan pulih dan perekonomian akan bangkit kembali,” pungkas legislator dapil Bali ini. (bia/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...