Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) salah satu perguruan tinggi ternama di provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung program Rumah Aspirasi yang akan dijalankan oleh DPR RI, bahkan siap menjadi Rumah Aspirasi tersebut. Hal itu mengemuka dalam diskusi antara Tim Kunjungan Kerja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI dengan jajaran pimpinan dan staf pengajar Unlam Banjarmasin yang berlangsung di lantai 2 Gedung Rektorat, Kamis (24/11).

Pembantu Rektor III Unlam Prof. Dr. Ir. H. Idianor Mahyuddin, M.Si. mengatakan, pertemuan dan diskusi yang dilakukan adalah dalam rangka mencari model terbaik penyaluran aspirasi masyarakat kepada DPR RI. “Kami bangga dan mendapat kehormatan menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipilih BURT untuk menyumbangkan pemikiran,” tukasnya. 

Lebih lanjut Prof. Idianor mengatakan mekanisme penyampaian aspirasi yang sudah dilakukan DPR selama ini,  baik melalui alur langsung seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan audiensi maupun alur tidak langsung melalui surat menyurat, laman atau website, SMS dan hotline pengaduan sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi yang menjadi persoalan adalah hingga saat ini masyarakat tidak dapat mengetahui perkembangan aspirasi yang telah disampaikan. “Apakah aspirasi tersebut diterima atau ditolak, dan sudah sampai di mana perkembangan aspirasi itu seharusnya masyarakat bisa mengetahuinya secara transparan dan aspiratif,” ujarnya mengharapkan.

Ketua Tim Kunjungan Kerja BURT DPR RI, Pius Lustrilanang mengatakan konsekwensi Pemilu dengan metode suara terbanyak adalah semakin kuatnya ikatan antara anggota DPR dengan konstituen dari daerah pemilihannya. Terpilih kembali atau tidaknya seorang anggota DPR sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan memperjuangkan aspirasi konstituennya.

Pius memaparkan penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPR melalui Komisi selama ini sudah berlangsung dengan baik melalui RDPU, audiensi, dan kunjungan kerja Komisi, tetapi kunjungan kerja perorangan belum berjalan secara efektif dan optimal, karena ijinnya melalui fraksi bukan Sekjen DPR RI. Padahal anggota dewan tersebut menjalankan tugasnya. Akibatnya, saat seorang anggota DPR berkoordinasi dengan pemda di dapil di mana anggota dewan itu berasal, maka pemda tidak dapat membantu. “Pemda menganggap kunjungan itu membawa kepentingan fraksi atau partai,” ujarnya. Untuk itulah BURT melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah dalam rangka mencari model terbaik dalam penyaluran aspirasi.

Wakil Ketua BURT DPR RI ini menjelaskan selain sekat fraksi, sekat komisi juga terkadang menjadi kendala dalam penyaluran aspirasi, mengingat kewenangan seorang anggota DPR juga ditentukan pada komisi tempat anggota dewan berada. “Seorang anggota Komisi I yang membidangi pertahanan keamanan, akan sulit mewujudkan aspirasi masyarakat dapilnya terkait persoalan kesehatan maupun pendidikan,” tukasnya memberi contoh. Untuk mengatasi persoalan seperti itu maka diperlukan suatu wadah atau tempat di mana anggota-anggota DPR yang berasal dari dapil yang sama secara bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakatnya tanpa sekat fraksi dan komisi.

Dengan adanya rumah aspirasi sebagai wadah atau kantor bersama, maka penyerapan dan tindak lanjut aspirasi dapat berjalan lebih efektif. Pius mengatakan, rumah aspirasi bukan membangun kantor baru, tetapi bisa berupa kios atau rumah yang disewa. ”Yang penting adalah fungsinya,” tegas Pius. “Dengan rumah aspirasi menjadi semacam sekretariat bersama, maka para anggota DPR dari satu dapil yang sama dipaksa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dapilnya tanpa sekat-sekat komisi dan fraksi,” tambah Pius.

Terkait anggaran rumah aspirasi, Pius menegaskan BURT telah menyepakati anggarannya diambil dari optimalisasi anggaran DPR saat ini. “Jangan khawatir soal anggaran, karena DPR tidak akan mengajukan anggaran khusus untuk rumah aspirasi,” ujar Pius meyakinkan.

Dalam diskusi yang berlangsung cukup hangat itu sejumlah dosen dan pimpinan program studi Unlam menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Muhammad Fahri, dosen Komunikasi FISIP Unlam mengatakan, perguruan tinggi adalah salah satu institusi yang masih dipercaya independensinya. Fahri menyarankan agar DPR menggandeng perguruan tinggi untuk menjadi semacam dapur bagi rumah aspirasi. “Kami bisa menjadi dapur bagi penyerapan aspirasi masyarakat, kami yang memilah dan mempelajari, DPR tinggal terima matangnya,” ujarnya menawarkan. Prof. H. Wahyu guru besar Ilmu Sosiologi Unlam menambahkan, rumah aspirasi bisa berbentuk forum komunikasi atau forum musyawarah, bisa berbentuk kelompencapir seperti pada masa orde baru, bisa juga berupa musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. (Rn.Tvp)