Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Arief/Man

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk membatalkan vaksinasi individu berbayar perlu didukung dan diapresiasi. Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, hal itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak terkait lainnya diminta segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut.

“Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat. Agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini bisa dilaksanakan, maka Kemenkes harus merubah Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 19 Tahun 2021,” kata Saleh dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Minggu (18/7/2021).

Dalam PMK tersebut sangat jelas bagaimana setiap individu bisa mengakses vaksin Covid-19. Sebelumnya, vaksin Gotong Royong sempat menjadi kontroversi, karena ditujukan untuk individu dengan sistem berbayar. Awalnya vaksin ini dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Bila program tersebut hendak dilanjutkan, sambung Ketua F-PAN DPR ini, maka Permenkes-nya harus direvisi dulu.

“Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," harap legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II itu.

Percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama. Sementara, varian-varian baru Covid-19 semakin berkembang. "Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong membantu pemerintah," pandang Saleh.

Vaksinasi berlomba dengan kasus terinfeksi. Kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan para tenaga medis membuat semua was-was. Dengan vaksinasi, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun. Dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

Apresiasi, sambung Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI ini itu, perlu disampaikan kepada para tenaga medis yang bekerja siang dan malam. Tak lupa juga apresiasi dilayangkan bagi BUMN yang telah mendistribusikan obat-obatan dan vitamin gratis bagi masyarakat. (mh/sf)