Anggota DPR Desak Pemerintah Respon Temuan Tim LaporCovid-19

23-07-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Jaka/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah memperhatikan temuan Tim LaporCovid-19 tentang  banyaknya pasien isolasi mandiri (Isoman) yang meninggal dunia tanpa tersentuh layanan kesehatan. 

 

"Berdasarkan temuan Tim LaporCovid-19 terdapat 2.313 pasien isoman Covid-19 yang meninggal dunia di luar rumah sakit. Ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, temuan ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam penanganan orang yang terpapar. Apalagi, data yang disampaikan tersebut bisa saja berbeda dengan data yang dimiliki pemerintah," kata Saleh melalui rilis yang diterima Parlemetaria, Jumat (23/7/2021). 

 

Menurut Saleh, temuan tersebut menunjukkan beberapa titik lemah penanganan Covid di Indonesia. Pertama, rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak mampu menampung semua yang terpapar. Terbukti, banyaknya yang dirawat di luar rumah sakit.

 

"Yang meninggal saja kan jumlahnya mencapai 2.313. Pasti jumlah yang isoman berkali-kali lipat dari jumlah itu. Kebanyakan dari mereka itu memilih isoman karena tidak tertampung di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes yang ada,” ungkapnya. 

 

Kedua, lanjut Saleh, fenomena ini juga menunjukkan keterbatasan tenaga medis yang tersedia. Buktinya, Tim LaporCovid-19 menjelaskan bahwa mereka yang isoman tersebut tidak pernah didatangi atau dihubungi pihak tenaga medis. Ini bisa jadi karena tenaga medis yang ada terkonsentrasi di rumah-rumah sakit dan faskes-faskes.

 

"Kita sangat sedih melihat fakta ini. Sebab, mereka yang mendapat perhatian dan pengobatan serius pun banyak yang tidak bisa tertolong. Apalagi yang tidak diperhatikan dan tidak menerima pengobatan yang memadai," ujar Politikus Fraksi PAN itu. 

 

Kemudian, data yang disampaikan juga menunjukkan adanya kelemahan dari sisi pendataan. Artinya, petugas yang semestinya mendata tidak mampu menjangkau semua yang terpapar. Ini tentu sangat menyulitkan dalam memetakan zonasi tingkat keterpaparan suatu daerah tertentu. "Pemetaan itu sangat penting. Dari situ bisa dirumuskan kebijakan terbaik yang mesti diambil dalam skala daerah tertentu. Tanpa pemetaan, tidak jelas arah penanganan yang dilakukan," sambungnya. 

 

Terkait laporan ini, wakil rakyat dapil Sumut II ini mendesak pemerintah untuk memberikan tanggapan dan respon, termasuk langkah-langkah yang akan diambil dalam menyikapi hal tersebut. Jika memungkinkan, perlu dilakukan sinkronisasi data antara yang dimiliki pemerintah dan yang dirilis Tim LaporCovid-19.

 

"Kita apresiasi apa yang telah dilakukan Tim LaporCovid-19. Semoga saja, apa yang disampaikan tersebut bisa ditindaklanjuti pemerintah. Targetnya, seluruh anggota masyarakat bisa memiliki akses penuh terhadap pelayanan kesehatan," tutupnya. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...