Tanpa Peningkatan ‘Testing-Tracing’, Penanganan Pandemi Tak Akan Optimal

29-07-2021 / KOMISI IX
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene dalam webinar bertema “Evaluasi PPKM Darurat dalam Perspektif Kesehatan, Sosial, Ekonomi, dan Hukum, yang diselenggarakan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Kamis (29/7/2021). Foto: Arief/Man

 

Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan tanpa ada peningkatan pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) Covid-19 di masyarakat, maka penanganan pandemi tidak akan optimal. Menurut Felly, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai dari PSBB pada awal pandemi hingga PPKM Darurat saat ini tidak akan efektif jika tidak dibarengi dengan testing-tracing yang masif tersebut.

 

Testing dan tracing ini mutlak harus dilakukan. Kami tidak henti-hentinya ingatkan pemerintah agar peningkatan testing ini sebagai prasyarat agar penanganan pandemi bisa lebih efektif lagi. Kita sudah adakan, PPKM, PSBB, dan sebagainya, tapi kalau tidak dibarengi dengan testing dan tracing saya kira tidak akan maksimal,” tegas Felly dalam webinar bertema “Evaluasi PPKM Darurat dalam Perspektif Kesehatan, Sosial, Ekonomi, dan Hukum, yang diselenggarakan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, Kamis (29/7/2021).

 

Felly menyebut Indonesia hanya melakukan tes kepada 66.807 orang / 1 juta orang, di mana angka tersebut sangat jauh dibandingkan dengan Malaysia yang sudah melakukan tes kepada 417.767 orang / 1juta orang. Juga dengan Thailand yang melakukan tes sebanyak 116.190 orang / 1juta orang.

 

“Kami memantau positivity rate harian dan seminggu terakhir ini, positivity rate khususnya PCR yang terus di atas angka 40 persen bahkan mencapai 45,40 persen per tanggal 27 Juli 2021. Angka ini menunjukkan saat ini ada penularan yang tinggi di masyarakat,” papar Politisi Partai NasDem ini.

 

Karena itu, Felly menegaskan Komisi IX DPR RI secara konsisten terus memberikan desakan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI, untuk secara serius meningkatkan testing dan tracing tersebut. Felly meminta adanya kerja-kerja yang betul terstruktur penanganan pandemi tersebut, sehingga kasus Covid-19 tidak berkepanjangan dan ekonomi Indonesia segera pulih.

 

Di sisi lain, Felly juga berharap perluasan cakupan testing-tracing  tersebut juga diimbangi dengan metode lain selain RT-PCR, yaitu metode Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) yang juga dapat digunakan untuk mendeteksi RNA Sars Cov-2. Diketahui, Metode NAAT ini telah termuat dalam panduan tata laksana pemeriksaan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat dan Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi.

 

“Sekali lagi kami sampaikan tanpa ada peningkatan testing-tracing, maka penanganan pandemi tidak akan optimal. Karena kita tidak mengetahui secara riil jumlah kasus positif dan kebijakan PPKM tidak akan bisa berjalan efektif. Kami juga berharap adanya kesadaran masyarakat untuk turut aktif melakukan hal itu secara berkesinambungan dan konsisten,” tegas legislator dapil Sulawesi Utara itu. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...