Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Jaka/Man

Bio Farma mengakui pasokan vaksin Covid-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah. Stok yang ada hanya mampu mencukupi target 1 juta suntikan per hari. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah. 

"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin. Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," kata Netty dalam rilis yang diterima Parlementaria, baru-baru ini.

Jadi, lanjut Netty, pemerintah harus memiliki  strategi  dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin. “Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis," kata Netty. 

Selain itu, politisi F-PKS itu juga mendorong agar pemerintah meningkatkan  kapasitas produksi vaksin dalam negeri  dengan mengolah vaksin bentuk bulk. “Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” tambahnya. 

Terkait info stok vaksin di sejumlah daerah  yang dilaporkan mulai menipis, bahkan ada yang sudah habis, Netty meminta pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin. “Pastikan penyaluran vaksin  merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan salah gunakan distribusi vaksin pada  hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” katanya.

Netty juga mengatakan bahwa saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa- Bali. Oleh karena itu, lanjutnya,  daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional  dalam pendistribusian vaksin. “Bisa kacau jika distribusi vaksin tidak menggunakan indikator  kesehatan masyarakat.  Saat ini daerah berisiko tinggi juga terjadi di luar  Jawa- Bali. Memprihatinkan jika daerah-daerah tersebut kekurangan vaksin dan bahkan stoknya kosong," tutup legislator dapil Jawa Barat VIII. (rnm/sf)