Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar segera melakukan integrasi data agar tidak ada lagi masyarakat gagal vaksin akibat nomor induk kependudukan (NIK) telah disalahgunakan. Ia meminta agar pemerintah segera mengusut kasus ini agar tidak ada lagi yang dirugikan.

"Jangan sampai rakyat dirugikan karena sistem data pemerintah yang tidak aman. Bukankah kartu vaksin sekarang menjadi syarat dalam beberapa kegiatan rakyat, mulai dari melakukan perjalanan, transportasi publik hingga masuk ke pusat perbelanjaan," ujar Netty dalam keterangan tertulisnya kepada Parlementaria, baru-baru ini.

Netty berharap, agar segera dilakukan integrasi data kependudukan dari dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi Peduli Lindungi untuk mencegah kejadian penyalahgunaan data di kemudian hari. "Pastikan data NIK rakyat aman. Pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input," tegasnya.

Pemerintah, menurut Netty harus segera menelusuri bagaimana asal mula kasus penyalahgunaan NIK ini. “Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi  kesalahan seperti ini," ucapnya.

Saat pihaknya menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang pada akhir Juli dan pertengahan Agustus ini, Netty menyaksikan sendiri ada salah satu warga yang mengikuti vaksinasi NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain. Dari keterangan panitia vaksinasi di Bandung, peserta bernama Ragil Paska Aprilianto  NIK-nya tidak bisa di-input petugas lantaran sudah terdaftar, padahal dia belum pernah vaksin.

"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat yang jadi terkendala dalam memperoleh layanan. Ini tidak boleh diabaikan karena  jumlah kasusnya  dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat," tukas politisi Fraksi PKS itu.

Adanya kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksin semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi. "Masalah stok dan pemerataan distribusi vaksin saja masih belum selesai, masih banyak daerah yang kekurangan.  Sekarang ditambah lagi dengan data NIK yang bermasalah. Hal ini akan mempengaruhi lambatnya realisasi vaksinasi dan upaya mencapai herd immunity," pungkasnya. (rnm/es)