Komisi II DPR RI yang membidangani masalah pemerintahan dalam negeri dan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke provinsi Sumatera Barat, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program e-KTP yang merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Tim dipimpin anggota Komisi II, Abdul Wahab Dalimunte (F-PD), dengan anggota : Ignatius Mulyono, H. Abdul Gafar Patappe, Khatibul Umam Wiranu, dan Nanang Samodra (F-PD), H. Murad U Nasir dan Mariani Akib Baramuli (F-PG), Eddy Mihati, Zainun Ahmadi, dan Budiman Sudjatmiko (F-PDIP), Hermanto (F-PKS) dan H. Akhmad Muqowam (F-PPP).

Pimpinan tim kunjungan spesifik Komisi II DPR RI, Abdul Wahab Dalimunte mengatakan tujuan kunjungan tersebut adalah sebagai bentuk identifikasi mengumpulkan informasi pelaksanaan program e-KTP, termasuk prosedur pelaksanaan dan persyaratan pengurusan nomor induk kependudukan (NIK), hambatan yang dihadapi dan target yang telah diselesaikan.

“Kunjungan ini untuk identifikasi permasalahan, bagaimana solusinya di lapangan apakah dapat segera diselesaikan, juga melihat kesiapan sumber daya aparatur dalam mengoperasikan peralatan e-KTP, apakah sesuai dengan ketentuan, kemudian apakah masih perlu anggaran tambahan?”, Ujar Abdul Wahab Dalimunte.

Walikota Padang Fauzi Bahar mengatakan, Pemerintah Kota Padang merasa optimis bahwa program e-KTP dapat sukses dilaksanakan di Kota Padang. Bahkan Pemkot sudah menyediakan satu unit mobil bagi kelurahan yang mampu melaksanakan program e-KTP dengan baik dan mencapai target. Fauzi bahar menambahkan, pelaksanaan e-KTP baru bisa terlaksana secara serentak pada tanggal 24 September 2011, hal tersebut seiring dengan selesainya pemasangan perangkat e-KTP oleh pihak konsorsium di 11 Kecamatan di Kota Padang.

“Sampai saat ini pelaksanaan program e-KTP sudah berlangsung selama 70 hari dengan hasil data sebanyak 238.891 penduduk wajib KTP (38,83 %). Perolehan data ini sampai dengan 23 November didukung oleh 22 unit perangkat, dan mulai 24 November perangkat tambahan sudah terpasang sebanyak 15 unit yang telah beroperasi, jadi total perangkat yang digunakan saat ini berjumlah 37 unit”, jelas Fauzi.

PNPM Mandiri                                                                               

Selain meninjau pelaksanaan program e-KTP, Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Sumatera Barat juga meninjau pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri, khususnya di Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketua tim Komisi II DPR RI, Abdul Wahab Dalimunte mengatakan kunjungan tersebut adalah untuk mencari tahu permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dalam menjalankan program PNPM. Abdul Wahab mengharapkan, dengan telah digulirkannya bantuan anggaran, diharapkan pelaksanaan PNPM Mandiri bisa berjalan dengan baik.

Camat Batang Anai, Ali Mukhni mengatakan, PNPM  Mandiri telah memberi dampak yang luar biasa bagi warganya. Di antaranya dapat mengurangi pengangguran dan menyerap tenaga kerja. “PNPM Mandiri telah membangkitkan motivasi warga kami untuk menggerakkan perekonomian,” ucapnya memaparkan.(Dns.Tvp)