Taufiq Effendi - PNPM Banyak Yang Tidak Tepat Sasaran
12-12-2011 /
KOMISI II
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang digulirkan pemerintah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di pedesaan/perkotaan. Hal itu dikatakan Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI, Taufiq Effendi (F-PD) saat pertemuan dengan Gubernur Jambi beserta jajarannya, Walikota dan Pimpinan DPRD kota Jambi serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Bupati dan Pimpinan DPRD Kab. Muaro Jambi, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Muaro Jambi, (5/12).
Taufiq mengungkapkan, DPR telah menyetujui anggaran PNPM sebesar 11 triliyun Rupiah. Ketua Tim mengatakan anggaran yang tidak kecil ini seharusnya benar-benar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Kami tidak melarang di banyak tempat PNPM digunakan untuk perbaikan sekolah dan madrasah, juga TK, perbaikan gorong-gorong, jalan dan lingkungan, maupun proyek air bersih, tetapi apakah ini tepat?,” tanya Taufiq. Dia menambahkan sebanyak 75% anggaran PNPM digunakan untuk infrastruktur. “Air bersih dan perbaikan lingkungan itu urusan PU jangan dibebankan dengan PNPM ini,” tandasnya.
Lebih lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini memaparkan, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PNPM, Komisi II akan memanggil Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri. “Bayangkan saja jika dana 11 triliyun itu digunakan untuk membantu permodalan usaha ibu-ibu yang membuat kue dan makanan ringan lainnya atau untuk modal berjualan, maka bisa dipastikan perekonomian masyarakat akan tumbuh,” ucapnya meyakinkan. Dia berharap PNPM betul-betul bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dalam sambutannya mengatakan, sasaran PNPM Mandiri di provinsi Jambi adalah kelompok masyarakat. Sementara sasaran utama program pemberdayaan masyarakat di Jambi adalah keluarga pra sejahtera atau keluarga sangat miskin yang berjumlah 34.180 KK. “Kami memiliki datanya lengkap by name-by addresss,” ungkap Gubernur. Salah satu program yang dijalankan pemda adalah program Bedah Rumah dan sertifikasi tanah gratis bagi 3000-an KK.”Kita juga memberi bantuan modal bagi UMKM,” katanya.”Kami berikan beasiswa untuk siswa SD 650 ribu rupiah, untuk siswa SMP 750 ribu rupiah, untuk SMA 850 ribu rupiah, dan untuk S1 2 juta rupiah,” tambahnya.
Bupati Muaro Jambi, H. Burhanuddin Mahir mengaku kaget mendengar apa yang dikatakan Ketua Tim Komisi II soal pemanfaatan dana PNPM yang tidak tepat sasaran. Burhanuddin menjelaskan, dana PNPM ini memang sebagian digunakan untuk membangun infrastruktur, tapi jalan yang dibangun yang ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi di pedesaan. “Dengan dana 980 juta rupiah Dinas PU hanya bisa membangun jalan sepanjang 1,4 km, sementara dengan dana PNPM kita bisa membangun jalan sepanjang 7 km,” ungkap Gubernur. Dirinya berharap agar program PNPM ini tetap dilanjutkan terlepas dari anggapan bahwa program ini hanya untuk pencitraan. “Sebenarnya yang kami terima tidak besar hanya 18 milyar dan 120 juta rupiah, tapi hasilnya luar biasa,” tukasnya.
Disamping melakukan peninjauan ke sejumlah proyek yang didanai PNPM di provinsi Jambi, Tim Komisi II juga melakukan sidak pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di bebarapa kecamatan di Kab. Muaro Jambi dan Kota Jambi. Turut serta pada kunjungan kali ini Anggota Komisi II DPR RI : GRAy Koesmoertiyah (F-PD), Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG), Alexander Litaay dan Zainun Ahmadi (F-PDIP), H. Rahman Amin dan H. Yan Herizal (F-PKS), Rusli Ridwan (F-PAN) dan Chairul Naim M. Anik (F-PAN), serta AW. Thalib (F-PPP). (Wrj.Tvp)
