Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021). Foto: Mentari/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Primus Yustisio mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat mengoptimalkan serapan anggaran. Jangan sampai pandemi menjadi alasan utama sebagai hambatan dalam merealisasikan anggaran tersebut.

Menurut Primus, selisih anggaran yang terealisasi cukup besar. "Penting bagi BPK agar bisa menjadi contoh bagi kementerian untuk bisa menyerap secara optimal," ungkapnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK dan Kepala BPKP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

Ia mengkritisi agar BPK dan BPKP tidak meniru alasan beberapa lembaga lain. Contohnya terkait alasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menurut Primus hampir 80 persen mengkambinghitamkan pandemi sebagai penyebab utama turunnya kinerja keuangan mereka. Padahal sebelum pandemi, keuangan beberapa BUMN tersebut pun tidak tergolong baik.

Politisi Fraksi PAN itu juga menyoalkan Indikator Kerja Utama BPK yang targetnya juga mengalami perubahan. Sementara untuk BPKP, Primus mendorong agar lembaga itu dapat memperkuat pengawasan khususnya ke daerah-daerah dimana pada laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun lalu mengindikasikan banyak kasus korupsi dilakukan para pejabat daerah.

Belum pula soal anggaran pusat yang ditransfer ke daerah, Primus menambahkan, masih ada yang anggaran daerah menganggur di rekening bank-bank di daerah. Ia menekankan perlunya peran BPKP dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah. (ah/es)