Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/nvl

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendukung usulan kenaikan anggaran Kementerian Perindustrian dari sebelumnya sebesar Rp2,6 triliun menjadi Rp3,4 triliun. Ia menilai anggaran Kemenperin sebesar Rp2,6 triliun pada tahun 2022 masih relatif kecil untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri. Sementara, Indonesia saat ini sedang melakukan pemulihan industri pasca dihantam pandemi Covid-19.

“Kami mendukung kenaikan anggaran ini, mengingat sektor industri merupakan salah satu penopang kebutuhan ekonomi negara kita. Saya menginginkan agar kenaikan anggaran Kemenperin nantinya juga dapat membantu pelaku UMKM seperti memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia,” sebut Mulyanto saat Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/9/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini meyampaikan dengan kenaikan anggaran yang cukup signifikan, Kemenperin diharuskan untuk semakin memajukan sektor industri di Indonesia, sebab sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia pertumbuhan sektor industri tanah air cenderung menurun.

“Kemenperin harus semakin memajukan sektor industri tanah air karena belakangan ini cenderung menurun di seluruh sektor industri. Sebelum Covid ada pun juga sudah menurun. Jadi ini yang kita harapkan, kita tunggu langkah-langkah kebijakan apa yang akan dilakukan (Kemenperin), mengingat kita sudah setujui anggarannya,” pungkas legislator dapil Banten III tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan ada tambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar Rp3 triliun. Hal ini karena pagu indikatif untuk Kemenperin pada 2022 menciut menjadi hanya Rp2,6 triliun. Hal ini untuk mengatasi masalah di industri, ada beberapa hal yang harus dilakukan.

Rinciannya, substitusi impor sebesar 35 persen pada 2022, penguatan infrastruktur data, dan peningkatan utilitas industri manufaktur. Oleh karena itu, Kemenperin butuh anggaran lebih untuk menyelesaikan perkara di industri. Ia mengusulkan anggaran tambahan Rp3 triliun untuk dua jenis program, yakni super prioritas sebesar Rp1,39 triliun dan pendukung Rp1,61 triliun. (tn/sf)