Komisi IX Soroti Payung Hukum Penerapan Metode Wolbachia di Sleman

10-09-2021 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sleman, Kamis (9/9/2021). Chasbi/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi menyoroti metode Wolbachia yang diterapkan untuk penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD) yang  mampu menekan sampai 77 persen penularan kasus DBD, khususnya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kahfi mengapresiasi hasil penelitian tersebut, namun ia meminta harus memiliki payung hukum. 

 

“Sebuah hasil produk penelitian yang sudah diterapkan ke masyarakat tentu harus ada payung hukumnya. Jika di kemudian hari terjadi sesuatu, maka ada dasarnya. Oleh karena itu kami minta supaya segera dibuatkan payung hukum,” katanya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sleman, Kamis (9/9/2021). 

 

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) tersebut juga mengapresiasi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah berhasil merekayasa nyamuk dengan metode Wolbachia dimana mampu menekan sampai 77 persen penularan DBD dan menurunkan kebutuhan perawatan (inpatient) rumah sakit hingga 86,2 persen. 

 

“Ini saya menyoroti, yang pertama bahwa apakah keberhasilan menekan angka 77 persen melalui rekayasa nyamuk ini sudah pernah dijadikan kajian ilmiah terhadap kemungkinan dampak dari pada temuan hasil penelitian ini, karena biasanya hasil penelitian itu kan punya efek dan apakah ini sudah menjadi program Kementerian Kesehatan?” kritisi legislator daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut.

 

Kahfi mengatakan, jika Wolbachia sudah diberlakukan ke masyarakat apakah sudah  berdasar hukum ketika terjadi efek dari penyerapan hasil rekayasa nyamuk tersebut. “Kemudian, terlepas dari apresiasi kami terhadap hasil temuan penelitian ini, menurut saya persoalan mendasar dari DBD adalah budaya hidup bersih inilah yang menurut saya yang harus menjadi PR Kementerian Kesehatan beserta Dinas Kesehatan,” tutupnya. (cas/sf)

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...