Komisi VI Minta Insiden Kebakaran Kilang Balongan Tidak Terulang

16-09-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mengunjungi Pertamina RU VI Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021). Foto: Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih meminta agar insiden kebakaran tangki Pertamina RU VI Balongan tidak terulang kembali untuk yang kesekian kalinya. Pasalnya, menurut rilis data Ombudsman RI, kebakaran di Kilang Balongan ini bukan baru sekali terjadi, namun sudah tiga kali. Pertama, kebakaran terjadi pada Oktober 2007, lalu pada 4 Januari 2019, dan terakhir yang paling dahsyat yakni pada 29 Maret lalu.

 

“Hari ini Komisi VI DPR melakukan fungsi pengawasan, melihat secara dekat kronologis insiden kebakaran tersebut. Dan kami juga telah menginvestigasi sebagai bukti pengawasan kami di DPR apa penyebab sesungguhnya, bagaimana dampak yang ditimbulkan serta bagaimana penanganannya setelah kejadian insiden kebakaran tersebut,”ujar Demer, sapaan akrabnya, saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mengunjungi Pertamina RU VI Balongan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (16/9/2021).

 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini menambahkan, pihaknya juga ingin memastikan masyarakat yang menjadi korban dari dampak kebakaran tersebut ditangani dengan baik. Baik itu kerugian materil maupun secara psikis atau mental, dan Pertamina ke depan juga harus memikirkan keamanan yang lebih safety di daerah sekitar usaha Pertamina tersebut.

 

“Kami sudah mendapatkan penjelasan yang cukup komprehensif dari Pertamina, dan para Anggota DPR juga telah memberikan banyak masukan yang dapat menjadi pertimbangan dalam menghadapi kejadian tersebut. Secara keseluruhan, kami melihat penanggulangan Pertamina atas insiden tersebut sudah cukup bagus. Walaupun masih ada sedikit keterlambatan pada saat insiden itu berlangsung, seperti mobil pemadam yang didatangkan cukup jauh dari lokasi kejadian. Kesiapan-kesiapan detail seperti itulah yang harusnya menjadi pembelajaran untuk pertamina ke depan,” papar legislator dapil Bali itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional Djoko Priyono mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah-langkah tindak lanjut dan mitigasi ke depan pasca-kebakaran kilang minyak tersebut. Saat ini tengah dilaksanakan penyempurnaan APR serta implementasi beyond standard, yang ditargetkan pada tahun 2022 seluruhnya dapat terselesaikan.

 

“Kemudian, kami juga telah berupaya agar pengalihan jalan untuk masyarakat umum yang berada persis di depan kilang. Pada 26 April 2021, Pertamina sudah mengajukan usulan pengalihan jalan kepada Ditjen Perhubungan dan sudah ada tindak lanjut dari usulan tersebut, saat ini tengah dilakukan koordinasi dengan Pemkab dan Dinas Perhubungan Indramayu,” terang Djoko.

 

Terakhir, Pertamina juga tengah membangun buffer zone (area penyangga) yang dibangun dengan jarak aman dari pemukiman warga. “Untuk rencana ini, sedang kami koordinasikan dengan Pemprov Jabar dan dilanjutkan dengan sosialisasi serta penunjukan KJPP,” imbuhnya. (jk/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...