Inspektur utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Setyanta Nugraha dalam rapat kordinasi pengawasan inspektorat utama Setjen DPR RI, di Jakarta. Foto: Dipa/nvl

Inspektur utama (Irtama) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Setyanta Nugraha memaparkan setidaknya ada tiga parameter yang selalu digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Setjen DPR RI.

"Pertama ketika kita mendapatkan opini tertinggi oleh BPK RI, yakni wajar tanpa pengecualian (WTP)," ujar Toto, sapaan akrabnya, dalam rapat kordinasi pengawasan inspektorat utama Setjen DPR RI, di Jakarta, Kamis (16/9/2021).

Kedua, lanjut Toto, instansi dikatakan sudah mengelola anggaran yang berkualitas, ketika  tidak ada temuan, atau ada temuan tapi tidak signifikan sehingga tidak berpengaruh kepada opini yang diberikan BPK. Kemudian temuan yang ada sudah ditindaklanjuti dan semakin berkurang.

"Ketiga, sebetulnya yang ini menjadi pe-er kita bersama parameter pengelolaan anggaran berkualitas adalah berkurangnya atau sedikitnya keluhan atau komplain dari para anggota," tambah Toto.

Dijelaskannya, sesungguhnya dalam kinerjanya, kesetjenan DPR RI merupakan supporting sistem dari anggota dewan, yang dalam kegiatannya tentu menggunakan anggaran. Sehingga parameter kegiatan itu bisa dilaksanakan dengan baik ketika tidak ada komplain dan tidak ada keluhan dari para anggota dan meningkatnya kepuasan anggota terhadap kinerja sekretariat jenderal.

"Nah untuk itu memang diakui masih ada keluhan dan komplain dari para anggota dewan terutama berkaitan dengan layanan-layanan di infrastruktur dan sebagainya,"jelasnya.

Oleh karena itulah, dalam rapat koordinasi Inspektorat Utama Setjen DPR RI ini juga mengundang seluruh stakeholder di kesetjenan DPR RI untuk berkolaborasi dan bekerjasama antar unit kerja demi mengoptimalkan pengelolaan anggaran untuk mencapai anggaran yang berkualitas.

Turut hadir juga dalam rapat tersebut perwakilan dari  BPK RI, BPKP, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi. Hal ini untuk mendapatkan perspektif di luar setjen DPR RI. Sehingga diharapkan mendapatkan solusi atau jawaban dari berbagai kendala serta hambatan dalam pengelolaan anggaran di Setjen DPR RI. (ayu/es)