Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR BPN Tahun 2022

20-09-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021). Foto: Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menyampaikan, Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) sebesar Rp8,003  triliun untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian ATR/BPN tahun 2022.

 

"Pengalokasian anggaran per program yaitu Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4,513 triliun, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp3,284 triliun, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp205,623 miliar," papar Saan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021).

 

Terkait dengan soal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Menteri Agraria diminta untuk menugaskan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Anggota Komisi II DPR RI. "Kalau di dapil para Anggota Komisi II DPR RI ada yang mau diserahkan program dari Kementerian (ATR/BPN), (hal ini) bisa dikoordinasikan," tutur Saan

 

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pandapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN kali ini merupakan rapat kelima terkait pembahasan anggaran. Pada pembahasan rapat terakhir, Kementerian ATR/BPN sempat mengusulkan tambahan anggaran tahun 2022 sebesar Rp6,756 triliun.

 

Untuk itu, sebagai tindaklanjut dari hasil keputusan rapat yang lalu maka Komisi II DPR RI hari ini melanjutkan pembahasan rencana kerja anggaran RAPBN Tahun 2022 sekaligus mendengar tanggapan atau penjelasan dari masing-masing masukan Anggota Komisi II DPR RI.

 

Rapat ini juga melakukan penetapan terkait dengan pagu anggaran tahun 2022 Kementerian ATR/BPN menjadi Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) tahun 2022. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...