Nasim Khan Kritik Kinerja Bappebti, Resi Gudang di Daerah Belum Efisien

21-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan jajaran KPPU di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021). Foto: Tari/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan mengkritisi kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) saat ini. Dimana menurut temuannya di beberapa daerah, pelaksanaan resi gudang masih belum efektif dijalankan lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut.

 

"Harapannya ada penjelasan terkait report dan project apa saja terkait Bappebti di 2021 ini. Saya lihat anggarannya masih lumayan, tapi banyak resi gudang di beberapa kabupaten tidak efektif," ungkap Nasim saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan dan jajaran KPPU di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (21/9/2021).

 

Nasim menjelaskan, di daerah pemilihannya, Jawa Timur III, keadaan tidak efektifnya resi gudang tersebut masih berlangsung hingga kini, sehingga Nasim memutuskan untuk menyurati Bappebti dengan tembusan ke Kemendag. "Untuk itu kami butuh penjelasan," sebut Nasim.

 

Tak hanya di dapilnya saja, menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, di daerah seperti Banyuwangi masih ditemukan ada beberapa resi gudang yang dibangun oleh pemerintah daerah dan Bappebti, namun sampai sekarang mangkrak bertahun-tahun. "Saya minta Bappeti dan Kemendag bisa fasilitasi dengan menyelesaikan masalah ini agar berjalan baik demi masyarakat," tegasnya.

 

Sebelumnya Kemendag diketahui melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk membangun ekosistem Sistem Resi Gudang untuk mengoptimalkan kesejahteraan petani. Adapun kegiatan itu diselenggarakan oleh Bappebti yang mengemban tugas melakukan pengawasan dan pengaturan terkait perdagangan berjangka. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...