Perlu Perbanyak Program Vaksinasi bagi UMKM di Daerah

21-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop-UMKM RI Teten Masduki beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Selasa (21/9/2021). Foto: Geraldi/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah (Kemenkop-UKM) untuk memperbanyak program vaksinasi bagi pelaku UMKM di daerah. Sebab, menurutnya, sejauh ini kementerian tersebut baru memfokuskan program vaksinasi UMKM hanya di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan sebagainya.

 

“Sayangnya, yang kami lihat (program vaksinasi UMKM, red) ini hanya terjadi di kota-kota besar. Hanya di Jakarta, Surabaya, dan sebagainya. Yang kami harapkan bisa dilakukan di banyak daerah,” ujar Mufti dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menkop-UMKM RI Teten Masduki beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senayan, Selasa (21/9/2021).

 

Mufti menyebut di dapilnya, Jawa Timur II, terdapat salah satu kabupaten yang capaian angka vaksinasinya baru 20 persen hingga pekan kemarin. Angka tersebut, menurutnya, belum menyertakan warga yang berasal dari sektor UMKM. Karena itu, Mufti meminta sektor UMKM bisa mendapatkan prioritas untuk vaksinasi.

 

“Karena kami tidak yakin jatah vaksinasi yang dimiliki pemerintah daerah itu diprioritaskan untuk UMKM. Karena pasti prioritasnya untuk lansia dan orang-orang yang punya komorbid terlebih dahulu,” tandas Mufti.

 

Dengan adanya prioritas vaksinasi untuk UMKM ini, Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI tersebut berharap sektor UMKM dapat lebih menggeliat kembali sehingga mendorong perekonomian di masyarakat dapat tumbuh lebih cepat, terutama pedagang dapat lebih berani berjualan di pasar-pasar.

 

Dari data yang didapatkan pada Sabtu (11/9/2021) lalu, vaksinasi bagi UMKM sejauh ini masih diprioritaskan di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk kebutuhan vaksinasi UMKM di luar Pulau Jawa akan difokuskan pasca Bulan September 2021. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...