Pembentukan Holding Gula Berdampak pada Kemajuan Industri Pergulaan Nasional

21-09-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Tari/Man

 

Dalam Pembahasan tentang pembentukan Holding Gula Sugar Company (SugarCo) antara Komisi VI DPR RI dengan BUMN gula, Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mendorong agar perusahaan gula pelat merah mampu meningkatkan kemajuan industri pergulaan nasional. Dari informasi yang ia dapat, hingga saat ini, bila seluruh industri pergulaan Indonesia di gabungkan, produksinya masih kalah dari beberapa negara luar.

 

"Pergulaan nasional kita masih agak rapuh. Dimana, ditengarai sering terjadi gangguan pasokan akibat cuaca, dan gangguan harga akibat kenaikan harga gula dunia yang dipicu dari naiknya penguatan negara penghasil gula terbesar seperti Brazil," tutur Nevi dalam keterangan rilisnya, Selasa (21/9/2021).

 

Nevi melanjutkan, rapuhnya pergulaan nasional ini, paling utamanya ketergantungan importasi gula terutama untuk keperluan gula industri makanan dan minuman.  Bahkan di tahun 2013, kemudian di tahun 2017 dan 2018, Indonesia pernah menjadi importir gula terbesar nasional mengalahkan Tiongkok dan Amerika .

 

"Sesuai dengan keputusan rapat Komisi VI dengan BUMN Gula, yang hadir Dirut PTPN III, PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIV, dan PT Sinergi Gula Nusantara, di masa depan BUMN gula harus melakukan upaya pemenuhan pasokan gula dalam negeri agar Indonesia tidak berhantung pada impor dan mewujudkan kemandirian gula konsumsi, meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga gula ritel melalui pembentukan Sinergi Guka Nusantara," urai Nevi.

 

Legislator dapil Sumbar II ini berharap, Indonesia 5-6 tahun kedepan bukan lagi negara yang mengimpor gula konsumsi lagi. Diharapkan pada tahun 2025 Indonesia sudah dapat melakukan swasembada gula untuk konsumsi dengan memproduksi 2,8 juta ton.

 

Politisi PKS itu juga mengatakan, salah satu persoalan internal lemahnya produksi gula nasional sehingga tidak efisien adalah adanya pabrik-pabrik gula existing yang sudah berumur tua, bahkan  sebagian besar buatan Belanda era kolonial dan pabrik-pabriknya sudah tutup.

 

"Harus ada gebrakan  modernisasi pabrik-pabrik gula yang ada sehingga Pabrik-pabrik gula  sejak zaman Belanda tahun 1800an dapat diganti semua.Pemerintah mesti punya komitmen untuk mengganti ‘pabrik tua’ sehingga produksi gula kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri," imbuhnya.

 

Nevi yang selalu menyuarakan keberpihakannya pada pelaku UMKM ini juga mendorong, pembentukan holding gula (SugarCo) harus memberikan dampak positif bagi UMKM yang terlibat di industri gula. Keberpihakan ini mesti ada  program kemitraan dengan UMKM, misal dalam bentuk CSR-nya.

 

"Kita semua menunggu perbaikan bisnis gula Holding Perkebunan Nusantara melalui restrukturisasi bisnis gula PTPN termasuk upaya terlibatnya investor yang terpercaya. Semoga kinerja PTPN sektor gula ini terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga dampak kemajuan industri pergulaan nasional dapat terasa langsung di masyarakat," tutup Nevi Zuairina. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...