Tingkatkan Kualitas SKD CASN, Sistem CAT Perlu Dibenahi

23-09-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan SKD CASN Tahun 2021 di Kantor Regional I BKN Yogyakarta. Foto : Saum/mr

 

Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menekankan perlu adanya sejumlah perbaikan dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN). Walaupun sudah berjalan dengan tertib dan teratur di tahun ini, ia ingin Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus berbenah, salah satunya terkait sistem Computer Assisted Test (CAT) agar memiliki sistem perekrutan yang lebih baik. 

 

“Harus ada evaluasi secara berkala untuk memperbaiki sistem penerimaannya mulai dari urutan tata kerjanya, baik alat fisik maupun non-fisiknya." tutur Ibnu di sela-sela mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau pelaksanaan SKD CASN Tahun 2021 di Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Rabu (22/9/2021).  

 

Bagi Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI ino, evaluasi secara berkala menjadi sangat penting guna membangun birokrasi mumpuni yang diisi oleh orang-orang yang kapabel. Tidak hanya itu, orang-orang dari hasil perekrutan tersebut harus bisa berkontribusi hingga pada tingkat tertinggi. 

 

Menyoroti pelaksanaan SKD CASN berbasis CAT, ia ingin Badan Kepegawaian Negara (BKN) meningkatkan kualitas seleksi berbasis CAT. Harapannya, alat tes ini bisa turut dibangun untuk mencocokan antara kualifikasi SDM yang inginkan dengan kebutuhan organisasi yang dimiliki. "Jangan sampai ada deviasi." tegas Ibnu. 

 

Dengan ditingkatkan kualitas seleksi berbasis CAT tersebut, legislator dapil DI Yogyakarta itu ingin melihat dampak dalam lima atau sepuluh tahun ke depan apakah hasil saringan dari penggunaan tes berbasis CAT menunjukan performa yang sesuai dengan harapan. (ts/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi II Evaluasi Kembali Permasalahan Perekrutan PPPK
06-02-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Makassar – Komisi II DPR RI kembali mengevaluasi permasalahan dalam proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai...
Tidak Semua Daerah Mampu Bayar Gaji P3K Paruh Waktu
06-02-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, mengungkapkan bahwa penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja...
Komisi II Terima Banyak Aspirasi Terkait PPPK di Sumsel
05-02-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Palembang – Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI menerima sejumlah aspirasi, masukan, bahkan keluhan terkait proses seleksi...
Legislator Pertanyakan Mendagri Terkait Pemunduran Jadwal Pelantikan Kepala Daerah
04-02-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi II DPR RI memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta penjelasan terkait pemunduran jadwal...