Angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Propinsi Baten hingga saat ini masih cukup tinggi yakni mencapai 680.564 orang, maka hal seperti ini Pemprov segera mengatasi secara serius. Demikian yang dikatakan Ketua Rombobongan    Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Propinsi Banten Jawa Barat, Achmad Nizar Shihab pada saat pertemuan dengan Wakil Gubernur Propinsi Banten HM. Masduki di Pendopo Gubernuran Banten, Jawa barat, Senin (19/12) siang.

Nizar Shihab menyarankan, sebaiknya Pemprov Banten dan Kabupaten/Kota di Banten lebih banyak mendirikan SMK serta mengekfektifkan Balai latihan kerja (BLK) untuk mengatasi masalah pengangguran ini. Kami harap pemerintah propinsi, Kabupaten dan Kota serius menangani masalah pengangguran ini, ujar Nizar.

Ketua rombongan tim Kunjungan Komisi IX DPR Achmad Nizar Shihab menambahkan, pemprov mestinya sudah mengantisipasi masalah ini secara serius, keseriusan Pemprov melalui langkah-langkah dan program-program strategis sangat dibutuhkan untuk penanganannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu Pemprov Banten juga harus lebih gencar mendatangkan para investor untuk menanamkan modalnya di Banten, serta meminta pihak perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Upaya lain bisa dilakukan dengan cara mengefektifkan BLK yang ada menambah instruktur yang lebih kompeten di bidangnya serta disesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja didaerah masing-masing, kata Nizar.

Anggota Komisi IX DPR yang lain Zuber Syafawi meminta agar Pemprov Banten lebih memperbanyak sekolah kejuruan atau SMK, sehingga bisa menghasilkan lulusan sekolah yang memiliki keahlian tertentu dan siap memasuki dunia kerja, saran kami untuk mengatasi pengangguran jangka panjang, Banten harus memperbanyak sekolah kejuaruan yang lulusannya lebih siap masuk dunia kerja maupun berwirausaha, kata Zuber.

Sementara Anggota Komisi IX DPR yang lain Rudianto Tjen mengingatkan Pemprov Banten agar siap mengantisipasi dampak dari krisis keuangan dunia terhadapindustri, mengingat Banten merupakan daerah industri sehingga tidak terjadi PHK, saya kira dampak krisis ini belum terasa saat ini, tetapi Banten harus mengantisipasi jangan sampai terjadi PHK yang akan menambah pengangguran seperti saat ini, ujar Rudianto Tjen.

Wakil Gubernur Propinsi Banten HM. Masduki dalam kesempatan itu mengatakan, dalam upaya mengatasi masalah pengangguran tersebut, Pemprov Banten terus berupaya mengundang investor untuk menanamkan modalnya di Banten sehingga mampu menyerap tenaga kerja.

Selain itu, upaya yang dilakukannya juga melakukanbursa kerja, untuk memberikan pelatihan di BLK, serta terus meningkatkan jumlah sekolah kejuruan untuk mencetak lulusan yang siap kerja maupun membuka usaha lapangan kerja sendiri, salah satu bukti upaya yang kami lakukan saat ini adalah adanya perusahaan pabrik baja Krakatau-Posco yang akan menyerap ribuan tenaga kerja, jelas Masduki.

Dikatakan juga, bahwa peran penting dari BLK sangat membantu mengurangi angka pengangguran, walaupun diakuinya saat ini masih banyak kendala-kendala termasuk kurangnya ketersediaan anggaran yang mencukupi. Soal kesehatan, Masduki menturkan ada empat sasaran MDGS yang terus diupayakan pemerintah Banten menyangkut kesehatan meliputi bidang kesehatan, angka kematian balita, penekanan kematian ibu dan anak serta penanganan masalah HIV. Kata Masduki.

Menurut Masduki  program-program yang diluncurkan pemerintah pusat melalui kementerian sangat dibutuhkan di Banten karena sangat membantudan menolong bagi masyarakat Banten. Tetapi pelaksanaan program-program yang ada membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya dari para aparatur seperti pengelola posyandu.

Keberadaan Pos Yandu dengan kader-kadernya perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, oleh karena itu kami sangat senang jika pemerintah pusat bisa memperbanyak (menambah) tenaga bidan desa terkait dengan program-program kedepan, tambah masduki.

Perlu diketahui bahwa kunjungan kerja Komisi IX DPR yang diikuti oleh 19 orang anggota ke Propinsi Banten yang dipimpin oleh Achmad Nizar Shihab  akan berlangsung selama 5 hari, setelah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati Banten, Komisi IX DPR juga akan melakukan kunjungan peninjauan ke beberapa Rumah Sakit di Banten seperti RSUD Serang, RSUD Pandeglang, RSUD Adjidarmo Rangkasbitung Lebak, dan BLK Serang.

Rombongan juga akan melakukan pertemuan-pertemuan lain dengan Bupati-Bupati dan Walikota Baten seperti Walikota Cilegon Tb Imam Ariyadi, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dan jajaran terkait lainnya, tujuan kunjungan Komisi IX DPR tersebut adalah dalam rangka menyerap aspirasi tentang program jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), serta ketenagaakerjaan dan transmigrasi yang ada di daerah Banten. (Spy) foto:sp/parle